DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; d. peran serta Masyarakat; e. pembinaan dan pengawasan; f. pelaporan; g. kerja sama; h. penghargaan; dan i. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat belum terdapat peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam rangka meningkatkan pemahaman, penegakan, dan pengaktualisasian nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
8.Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
9.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk:
1. a.meningkatkan pemahaman, penegakan, dan pengaktualisasian nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah; dan
2. b.memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. c.pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. d.peran serta Masyarakat;
5. e.pembinaan dan pengawasan;
6. f.pelaporan;
7. g.kerja sama;
8. h.penghargaan; dan
9. i.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 4

(1)Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat berkolaborasi dengan:
1. a.instansi/lembaga vertikal;
2. b.institusi pendidikan; dan
3. c.Masyarakat.
(2)Kolaborasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

a.peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
b.aparatur sipil negara;
c.pendidik/tenaga kependidikan;
d.tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat;
e.purna pasukan kibar bendera pusaka kabupaten; dan
f.Masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.evaluasi dan pemantauan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
1. a.tempat dan waktu penyelenggaraan;
2. b.jumlah peserta dan pemateri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pembiayaan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal; dan/atau
3. c.Pendidikan Informal.
4. d.Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
(2)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan intrakurikuler;
2. b.kegiatan kokurikuler;
3. c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
4. d.kegiatan nonkurikuler.
(3)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kegiatan kebudayaan;
3. c.kegiatan keagamaan;
4. d.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
5. e.kompetisi/perlombaan;
6. f.peringatan hari lahir Pancasila;
7. g.upacara atau peringatan hari besar nasional;
8. h.gerakan nasional revolusi mental;
9. i.ikrar bersama anak bangsa; dan/atau
10. j.kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(4)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
(5)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan; dan/atau
2. b.kegiatan mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
1. a.media sosial; dan/atau
2. b.media penyiaran.
(3)Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…