DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN ASAS; BAB III PENGBLOLA; BAB IV PENGELOLAAN; BAB V TUKAR MENUKAR; BAB VII SENGKETA ASET DESA; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX GANTI RUGI DAN SANKSI; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Aset Desa merupakan kekayaan yang dimiliki Desa dan merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
b.bahwa untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi aset Desa, diperlukan pengelolaan aset Desa yang baik dan terbuka;
c.bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan aset yang berdayaguna dan bermanfaat diperlukan suatu pedoman dalam pengelolaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indornesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53). MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mem1mpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Camat adalah Kepala Kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ..
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desaselanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
10.Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
11.Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
12.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
14.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
15.Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16.Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
17.Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan AsetDesa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
18.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20.Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
21.Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Aset Desa.
23.Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya.
24.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
25.Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
26.Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
27.Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
28.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29.Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.
30.Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
31.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/ atau untuk kepentingan sosial.
32.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
33.Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastia status kepemilikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN ASAS

Pasal 2

Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Aset Desa :

a.mengamankan Aset Desa;
b.menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan Aset Desa;
c.memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Desa; dan
d.mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa.

Pasal 4

Tujuan PengelolaanAset Desa :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan desa;
c.terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
d.dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Aset Desa;
e.terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien, dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan Aset Desa; dan

Pasal 5

Pengelolaan Aset Desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas- asas :

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi dan keterbukaan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

Pasal 7

(1)Jenis Aset Desa terdiri atas:
1. a.Kekayaan asli Desa;
2. b.Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. c.Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. d.Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan/ atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
5. e.Hasil kerja sama Desa; dan
6. f.Aset Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
(2)Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.tanah kas Desa;
2. b.pasar Desa;
3. c.pasar hewan;
4. d.tambatan perahu;
5. e.bangunan Desa;
6. f.pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
7. g.pelelangan hasil pertanian;
8. h.hutan milik Desa;
  1. 1.kebun milik Desa; J. ternak Desa;
9. k.mata air milik Desa;
  1. 1.pemancmgan umum;
10. m.pemandian umum; dan
11. n.lain-lain kekayaan asli Desa.
(3)Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala local Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Pasal 8

(1)Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau dokumen lainnya.
(2)Dalam hal Aset Desa yang belum memiliki dokumen kepemilikan, dapat dimasukan dalam Aset Desa disertai dokumen pendukung untuk nantinya diproses dokumen kepemilikan.

BAB III

PENGELOLA

Pasal 9

( 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disebut pengelola Aset Desa.

(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
2. b.menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus Aset Desa;
3. c.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
4. d.menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
5. e.mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
7. g.menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan / a tau bangunan.
(3)Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
(4)Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD.
(5)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan se bagian kekuasaan pengelolaan Aset Desa kepada Perangkat Desa.
(6)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
2. b.Unsur Perangkat Desa sebagai Pengurus Aset Desa.
(7)Penetapan sebagian pelimpahan kewenangan penguasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(8)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)paling sediki t berisi ten tang :
1. a.nama dan jabatan penerima kekuasaan pengelolaan Aset Desa;
2. b.jenis kewenangan yang diberikan;
3. c.masa berlaku pemberian kekuasaan pengelolaan Aset Desa;dan
4. d.Hak dan kewajiban pemberi kekuasaan dan penerima kekuasaan.
(9)Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.
(10)Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dilakukan terhadap persetujuan:
1. a.Penetapan pemanfaatan Aset Desa;
2. b.Pemindahtanganan Aset Desa;
3. c.Penghapusan Aset Desa;
4. d.Pemusnahan Aset;dan
5. e.Penyertaan Modal terhadap Aset Desa. ( 11) Tata cara penyusunan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
2. b.meneliti rencana kebutuhan pemeliharan Aset Desa;
3. c.mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
4. d.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa;dan
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
(2)Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa; k. 1. m. n. 0. p. pen tausahaan pelaporan; pendanaan; pembinaan; pengawasan; dan pengendalian.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…