DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;

e.menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
f.menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

(2)Dalam melakukan tugasnya Tim Verifikasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang investasi.
(3)Format Rekomendasi dan Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(3)sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama dan alamat badan usaha;
2. b.bidang usaha atau kegiatan investasi; dan
3. c.bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 17

(1)Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditolak oleh Bupati, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan penolakan oleh Bupati.

BAB IX

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 18

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung semenjak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Bupati.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(3)Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)di lakukan Tim Verifikasi dan Penilaian.

Pasal 20

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan/atau penerima atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
2. b.Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. c.Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha; dan
4. d.Fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
2. b.Pemberian teguran tertulis atas adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab;
3. c.Pendampingan pengawasan oleh BKPM-RI terhadap Pelaku Usaha, meliputi:
  1. 1.pemberian fasilitas pembebasan dan/atau barang dan bahan;
  2. 2.permintaan dani unit lain di Instansi Teknis terkait; dan
  3. 3.usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada BKPM oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/ Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
4. d.Pendampingan pengawasan oleh DPMPTSP Provinsi terhadap Pelaku Usaha, dalam rangka usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi oleh DPMPTSP Kabupaten untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. bea masuk mesin BKPM dan/atau ai dengan aslinya N HUKUM, 0, SH 16 199903 1 009

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 28 Desember 2020 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, Trip SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI 'KALIMANTAN TENGAH: 09, 67/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI I. UMUM Bahwa dalam ran.gka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan percepatan pertumbuhan investasi perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak- pihak yang mengembangkan investasinya. Pemberian Insentif dan kemudahan investasi akan menjadi daya tank bagi para investor untuk melaksanakan investasinya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Huruf b Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. -2 Huruf c Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas. Huruf d Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal. Huruf e Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…