Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
menetapkan urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
BAB IX JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
BAB IX
Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung semenjak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Bupati. BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB X
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI
bea masuk mesin BKPM dan/atau ai dengan aslinya N HUKUM, 0, SH 16 199903 1 009 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 28 Desember 2020 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, Trip SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI 'KALIMANTAN TENGAH: 09, 67/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI I. UMUM Bahwa dalam ran.gka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan percepatan pertumbuhan investasi perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak- pihak yang mengembangkan investasinya. Pemberian Insentif dan kemudahan investasi akan menjadi daya tank bagi para investor untuk melaksanakan investasinya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Huruf b Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. -2 Huruf c Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas. Huruf d Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal. Huruf e Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…