DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III MAKSUD DAN TUJUAN; BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA; BAB V KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA; AB VI PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI; BAB VII KERJASAMA; BAB VIII MODAL DAN SAHAM; BAB IX RUPS; BAB X DIREKSI; BAB XI DEWAN KOMISARIS; BAB XII KEPEGAWAIAN; BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN; BAB XIV PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH; BAB XV PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN; BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
7.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
9.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Perseroan.
12.Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan sebagai perusahaan induk (Holding Company) dengan nama PT. Habaring Hurung Sampit-Kalteng.
(2)Lambang/Logo perseroan akan dituangkan dalam Akta Pendirian.
(3)Nama perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta pendirian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud didirikannya BUMD adalah :
1. a.Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
2. b.Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
3. c.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. d.Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah; dan
5. e.Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
6. f.Kerjasama nasional, regional dan internasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi.
(2)Tujuan didirikannya BUMD adalah :
1. a.Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. b.Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
3. c.Meningkatkan pelayanan publik.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati.

BAB V

KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)BUMD melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup bidang usaha, meliputi :
1. a.Perusahaan Ekstraktif;
2. b.Perusahaan Agraris;
3. c.Perusahaan Industri;
4. d.Perusahaan Perdagangan; dan
5. e.Perusahaan Jasa.
(2)Penempatan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Komisaris.

BAB VI

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

(1)BUMD dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 8

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain baik secara nasional, regional dan internasional.
(2)Kerjasama dengan Pihak Lain di luar negeri dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui persetujuan DPRD.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal Dasar BUMD sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
(2)Dari modal dasar dalam ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada BUMD.
(3)Jumlah modal ditempatkan adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disetor penuh sebagai penyertaan modal awal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).
(4)Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(6)Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
(7)Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar BUMD ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(8)Penambahan modal perseroan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(9)Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Anak Perusahaan tersebut.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…