DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG; BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; BAB IV KEANGGOTAAN BPD; BAB V KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA; BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD; BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT BPD; BAB VIII PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB IX PENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA; BABX SEKRETARIAT BPD; BAB XI HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XIII PEMBIAYAAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Sersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan SUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat. 7 . Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Wilayah Kerjanya.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9 . Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan Jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut MUSRENBANG-DESA adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyusun dokumen rencana 5 (lima) tahunan dan dokumen rencana tahunan.
16.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besamya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
20.Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.
21.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22.Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

( 1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pembentukan dan tata kerja BPD.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.agar terjaminnya proses demokrasi di wilayah desa Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
2. b.agar terwujudnya keseimbangan tugas, fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa dengan BPD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.tugas, fungsi, dan wewenang;
b.hak, kewajiban dan Iarangan;
c.keanggotaan BPD;
d.musyawarah BPD;
e.peraturan ta.ta tertib BPD;
f.penggalian, penampungan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa;
g.Sekretariat BPD;
h.pelaksanaan tugas kelompok pakar atau ahli;
1. 1.hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa clan Pemerintahan Kabupaten; J. penyampaian hasil kerja;
k.pembinaan clan pengawasan;
1. 1.pembiayaan;
m.ketentuan peralihan; clan
n.ketentuan lain-lain. BABm TOGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

(1)BPD mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk hasil produk pembahasan dan membuat kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada kepala desa.
1. a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b . membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDes bersama kepala desa;
2. c.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan d . melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 6

BPD mempunyai wewenang:

a.menyusun tata tertib BPD;
b.membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
c.membahas dan mengesahkan RAPBDes bersama Kepala Desa;
d.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
e.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
f.membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
g.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
h.pelaksanaan wewenang lain yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan. BABIV RAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

(1)BPD mempunyai hak:
1. a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b . menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
3. d.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
(2)Pimpinan dan anggota memperoleh tunjangan tunjangan lain sesuai perundang-undangan.
(3)Anggota BPD berhak: BPD mempunyai hak untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan dengan ketentuan peraturan
1. a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/ atau pendapat; dan
4. d.memilih dan dipilih menjadi Pimpinan BPD.

Pasal 8

Anggota BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 9

(1)BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
(2)Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan, media cetak dan/ atau elektronik.
(4)menatausahakan administrasi BPD.
(5)Laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

Pasal 10

Anggota BPD dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa memengaruhi keputusan dilakukannya; dari pihak lain atau tindakan
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan; yang yang dapat akan
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
g.sebagai panitia atau pelaksana proyek Desa dan/ atau lelang aset desa;
h.menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
1. 1.menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang. J. Menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa dan Panitia Pengisian Anggota BPD. BABW KEANGGOTAAN BPD

Pasal 11

( 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

(2)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 12

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…