DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 240

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB III PRODUK HUKUM DAERAH; BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN; BAB V PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN; BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI; BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI; BAB VIII PENYEBARLUASAN; BAB IX PENYAMPAIAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN KEPADA DPRD; BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA; BAB XI PEMBIAYAAN; BAB XII SANKSI; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang_undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Derah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2008 Nomor 9); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
7.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
8.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 4
9.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
10.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
11.Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
13.Materi Muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14.Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
15.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
16.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
17.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
18.Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda atau yang disebut dengan Badan Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
21.Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda atau yang disebut dengan Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. 5
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Lembaga Teknis dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
23.Pimpinan SKPD adalah pejabat Eselon II, Eselon III dan/atau Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
24.Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
26.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
27.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II

… Pasal … BAB …..

Pasal 2

(1)Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional dimaksudkan sebagai :
1. a.instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah. 6
2. b.memberikan pedoman bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat berperan serta Pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar terbentuknya Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang baik, terencana, terarah, sistematis, dan harmonis.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
1. a.produk hukum daerah;
2. b.pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan;
3. c.pembentukan produk hukum daerah yang bersifat penetapan;
4. d.pengesahan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
5. e.evaluasi dan klarifikasi;
6. f.penyebarluasan;
7. g.penyampaian produk hukum daerah yang bersifat pengaturan kepada DPRD;
8. h.partisipasi masyarakat;
9. i.pembiayaan;
10. j.sanksi; dan
11. k.ketentuan lain-lain

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum daerah bersifat :

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk :

a.Perda;
b.Peraturan Bupati;
c.PB KDH; dan
d.Peraturan DPRD. 7

Pasal 5

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk:

a.Keputusan Bupati;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 7

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan; 8
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum;
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
11. k.Kearifan lokal.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 8

Materi muatan Produk Hukum Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

(1)Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.
(2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Isi peraturan

Teks240PDFHirarki

Memuat teks peraturan…