DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA RETRIBUSI; BAB III OBJEK RETRIBUSI; BAB IV SUBJEK RETRIBUSI; BAB V GOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII STRUKRUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN; AB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XI PENAGIHAN; BAB. XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan prinsip komersial;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan pengaturan tentang retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 );
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3). DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR DAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
8.Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Lembaga Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
9.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitat aslinya.
10.Usaha Pemotongan Hewan ialah atau kegiatan memotong, mengolah dan menjual daging asal hewan.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12.Tempat Usaha Pemotongan Hewan adalah tempat pemotongan hewan yang dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan usaha pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
13.Hewan potong adalah kerbau, sapi, kambing, domba/biri-biri, babi dan unggas.
14.Tenaga ahli adalah Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
15.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16.Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
18.Masa Retribusi adalah suatu Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19.Surat pemberitahuan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi yang tertuang dalam Kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21.Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23.Surat Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan,
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25.Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, surat teguran yang bersangkutan dalam kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
27.Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pelayanan tempat pemotongan hewan yang disedeiakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi : pemeriksaan kesehatan hewan yang akan disembelih, jasa penggunaan tempat pemprosesan kulit, jasa pemakaian tempat potong hewan, jasa pemeriksaan daging, jasa pemakaian tempat penampungan sementara hewan yang akan dipotong dan lain-lain jasa yang sehubungan dengan kegiatan pemotongan hewan.
(2)Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
1. a.Penggunaan Tempat Pemotongan Hewan untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang bersifat sosial.
2. b.Penggunaan Tempat Pemotongan Hewan dan Tempat Penampungan Hewan untuk Qurban pada Hari Raya Idul Adha, dan kepentingan upacara keagamaan lainnya.
3. c.Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB IV

TATACARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI.

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan/fasilitas yang diberikan, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKRUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : Jenis Pelayanan Tarif per ekor Kerbau/Sapi Kambing/ Domba Babi Unggas

a.Sewa Tempat Penampungan
b.Biaya Pemeriksaan Sebelum disembelih
c.Biaya Pemeriksaan Daging/setelah disembelih
d.Biaya tempat pemprosesan kulit/jeroan 15.000,- 15.000,- 15.000,- 5.000,- 2.500,- 5.000,- 5.000,- 2.500,- 5.000,- 5.000,- 10.000,- - 500,- 500,- 500,- = Jumlah 50.000,- 15.000,- 20.000,- 1.500,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaima dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…