DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KUALIFIKASI TKL; BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BAB V PENEMPATAN TKL; BAB VI PERLINDUNGAN TKL; BAB VII KEWAJIBAN; BAB VIII PENGAWASAN; BAB IX SANKSI ADMISTRATIF; BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur m erupakan bagian dari upaya pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai kewenangannya, yang telah diselaraskan dengan upaya pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Unda ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan demi terjaminnya ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jumlah, potensi dan proyeksi penyerapan ten aga kerja bagi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur;
c.bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan bagi pendμduk Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi tenaga kerja lokal dalam menghadapi persain gan global dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, maka perlu diatur kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung terciptanya peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan/ atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja I..okal;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); •

Menetapkan

Menetapkan 3 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Keten agakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tera khir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07 / MEN/ IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA LOKAL.

Pasal 1

PEMBERDAYAAN Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat D PRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6.Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab dan berwenang m elaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
10.Tenaga Kerja ac!alah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adaJah tenaga kerja yang berasal dari penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam b entuk lain.
13.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; '
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 14.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainnya terrnasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau sebutan lainnya.
2. 15.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk . mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja.
3. 16.Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. 17.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izm tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
5. 18.Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.
6. 19.Pelatihan Kerja adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. 20.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8. 21.Pemagangan Kerja adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di tempat Pemberi Kerja, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
9. 22.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data berkenaan TKL.
10. 23.Penyiapan adalah kegiatan membimbing calon tenaga kerja sehingga memiliki bekal dan kemampuan dasar untuk bekerja.
11. 24.Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan dan kepada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan syarat jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan TKL yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kualifikasi TKL;
b.inventarisasi dan pendaftaran pencari kerja;
c.pendidikan dan pelatihan;
d.penempatan TKL;
e.perlindungan TKL;
f.kewajiban; dan
g.pengawasan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan pada azas :

a.keterbukaan;
b.perlindungan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.kemitraan;
f.kearifan lokal; dan
g.kedayagunaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
b.mewujudkan sumber daya manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
c.memenuhi kebutuhan sektor u saha-usaha terhadap penyediaan TKL;
d.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuan dan keahliannya;
e.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
f.menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyiapan TKL;
g.membina, mengawasi dan m enata sistem penyaluran dan penempatan ketenagakerjaan;
h.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat di lokasi sekitar tempat usaha;
1. 1.terciptanya keseimbangan yang kompetetif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan serta penggunaan TKL pada lapangan kerja di Daerah; dan J. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi TKL dalam mendapatkan fasilitas keselamatan kerja.

BAB II

KUALIFIKASI TKL

Pasal 5

Setiap Tenaga Kerja yang berada di Daerah dapat menjadi TKL.

(3)Dinas selaku SKPD yang mengeluarkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja {AK/I) atau dengan sebutan lain sebagaimana dimak~ud pada ayat (1), dapat melimpahkan kewen angan men erbitkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja kepada Camat dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelayanan berdasarkan: a . jumlah penduduk pada suatu wilayah yang berpotensi menjadi TKL;
1. b.luas wilayah;
2. c.jarak wilayah dengan ibukota Kabupaten, ibt,tkota Kecamatan, lbukota Kelurahan dan Ibukota Desa; dan d . tingkat kesulitan geografis.
(5)Dalam hal TKL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diberikan proses pelayanan ketenagakerjaan dan pengaduan terhadap permasalahan pengisian lowongan pekerjaan.

Pasal 9

( 1) TKL Pemegang Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1 ), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, apabila yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan.

(2)Kewajiban m endaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi peserta pendidikan dan pelatihan kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, terkecuali dalam hal Kartu Tanda Bukti Penda ftaran Pencari Kerja (AK/ I) atau dengan sebutan lain yang dipegangnya telah habis masa berlakunya.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja swasta berbadan hukum secara mandiri atau bersama-sarna melakukan pendidikan dan pelatihan TKL.

Pasal 11

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukart melalui Balai La tihan Kerja (BLK) atau dengan sebutan lain.

Pasal 12

( 1) Pendidikan dan pelatihan TKL selain dilakukan oleh Balai Latihan Kerja atau, dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbadan hukum yang telah memiliki 121n penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari Dinas.

(2)Setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja TKL yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas untuk mendapat pengawasan.
(3)Lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbadan hukum _ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja.
(4)Mekanisme pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKL oleh lembaga pendidikan dan pelatih an swasta berbadan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…