DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN; BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA; BAB VI SANKSI; BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN; BAB VIII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemiilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

I PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
6.Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Wilayah Kerjanya. 3
7.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat berasal dari PNS yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
13.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di daerah.
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa.
20.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21.Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas yang melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi/ validasi data pemilih pada Pemilihan Kepala Desa.
22.Petugas Perlidungan Masyarakat Tempat Pemungungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Linmas TPS adalah masyarakat desa yang membantu mengamanakan dan menertibkan pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. 4
23.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
24.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan unggul dalam penentuaan Kepala Desa Terpilih melalui kriterian tambahan.
26.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27.Pemilih tambahan adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa namun tidak terdaftar pada DPS yang di catat dalam DPS-Tb.
28.Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29.Data Daftar Pemilih yang selanjutnya disingkat DDP adalah Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
30.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31.Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
33.Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena melaksanakan tugas.
34.Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPT-Tb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP atau KK sesuai dengan alamat tempat TPS.
35.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36.Pelaksana Kampanye adalah Calon Kepala Desa.
37.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/ atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
38.Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa adalah keberatan Calon Kepala Desa atas perbedaan antara hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS dan/ atau di Panitia Pemilihan Kepala Desa.
39.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. 5
40.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
41.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
42.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dilaksanakan dari:
1. a.antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang.
2. b.antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa serentak untuk seluruh desa dimulai pada tahun 2032 sampai dengan seterusnya.

Pasal 6

(1)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.

Pasal 7

(1)Sebagai akibat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati berwenang untuk menetapkan kebijakan:
1. a.pengelompokan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. b.pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan; 6
3. c.menetapkan nama desa yang melaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
4. d.menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara; dan
5. e.menetapkan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bergelombang yang bersumber dari APBD.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD melalui Camat.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 9

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

a.penetapan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
b.pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten oleh Bupati;
c.penyusunan dan penetapan jadwal Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten serta Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
d.pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Camat dan BPD;
e.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
f.pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Kepala Desa;
g.perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
h.persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
i.pendaftaran pemilih oleh PPDP; dan
j.penetapan DPT.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan keputusan.
(2)Penetapan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD melalui Camat. 7

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…