DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I; PASAL II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi saat ini tidak lagi r elevan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera h , maka jenis retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud perlu dilakukan pencabutan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang · Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mempunyai kewenangan lagi mengenai Minyak dan Gas Bumi;
d.bahwa dengan tidak adanya kewenangan pengelolaan urusan Bahan Bakar Minyak dan gas bumi itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten , Mengingat Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang U saha di Bidang Minyak dan Gas Bumi karena tidak sesuru. dan bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; e . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); r;::: 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 4436); sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 0 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran ' Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu kum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Oaerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin timur Tahun 2008 Nomor 9 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapka n : PERATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG USAHA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI. Pasall Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Tim u r Tahun 2002 Nomor 38 Seri C) dipandang tidak sesuai lagi d enga n ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun dangkan. Agar setiap ora ng mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Daerah ini d engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan d i Sampit pada tanggal 2>0 ~ '1,\beA.- ~ lb WARINGIN TIMUR, Diundangkan di Sampit pada tanggal ?>o ~~ber '7el..6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHON 2016 1~ NOMOR ...... ...... . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINS! KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHON 2016 .. PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG USAHA DI BIDANG BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribus i daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud perlu dilakukan pencabutan serta karena tidak adanya kewenangan pengelolaan urusan Bahan Bakar Minyak dan gas bumi yang d idasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 1 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang saat ini tidak lagi relevan u ntuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR .. ?:?., ..

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi saat ini tidak lagi r elevan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera h , maka jenis retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud perlu dilakukan pencabutan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang · Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mempunyai kewenangan lagi mengenai Minyak dan Gas Bumi;
d.bahwa dengan tidak adanya kewenangan pengelolaan urusan Bahan Bakar Minyak dan gas bumi itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten , Mengingat Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang U saha di Bidang Minyak dan Gas Bumi karena tidak sesuru. dan bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; e . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); r;::: 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 4436); sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 0 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran ' Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu kum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Oaerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin timur Tahun 2008 Nomor 9 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002