DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4832);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2012 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR DAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan angka 22, angka 38, angka 39, angka 46 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 47 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5.Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.
6.Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
7.Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. 4
8.Kepala Desa adalah Penyelenggara dan Penanggung Jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan Publik dan Pembangunan.
10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11.Warga Negara Indonesia adalah Orang Indonesia Asli, dan orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15.Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan, Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.
16.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir, mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
18.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonbesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
19.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
20.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unit/Khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
22.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. 5
23.KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
24.Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
25.Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
26.Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
27.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Registrasi Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
28.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
29.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, serta peristiwa kependudukan lainnya.
30.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
32.Surat Persetujuan Menjadi Penduduk yang selanjutnya disingkat SPMP adalah Surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
33.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara Kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
34.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
35.Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SPPGN adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
36.Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
37.Surat Keterangan Kependudukan adalah Bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang 6 Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah keluar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
38.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui ibu kandung anak tersebut dengan saksi-saksi.
39.Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
40.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi nasional yang memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Administrasi Kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
41.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dan pengurusan dokumen penduduk.
42.Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang Asing tinggal tetap.
43.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang Asing tinggal tetap.
44.Buku Induk Penduduk Sementara disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing tinggal terbatas.
45.Buku Mutasi Penduduk Sementara yang disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
46.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana Selanjutnya Disingkat UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
47.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting serta penggelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 7

Pasal 2

(1)Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
(2)Pelayanan administrasi kependudukan berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.Ketentuan dalam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agrerat penduduk.
(2)Data perseorangan meliputi :
1. a.Nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.Nama lengkap;
4. d.Jenis kelamin;
5. e.Tempat lahir;
6. f.Tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir;
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung;
16. p.NIK ayah;
17. q.nama ayah;
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang;
20. t.kepemilikan akte kelahiran/surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian;
26. z.nomor akte perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 8
(4)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
1. a.Pelayanan Publik;
2. b.Perencanaan Pembangunan;
3. c.Alokasi Anggaran;
4. d.Pembangunan Demokrasi;
5. e.Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.
(5)Dokumen Kependudukan meliputi :
1. a.Biodata Penduduk;
2. b.Kartu Keluarga (KK);
3. c.KTP-el;
4. d.Surat Keterangan Kependudukan;
5. e.Akta Pencatatan Sipil.
(6)Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi :
1. a.Surat Keterangan Pindah;
2. b.Surat Keterangan Pindah Datang;
3. c.Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
4. d.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
5. e.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6. f.Surat Keterangan Kelahiran;
7. g.Surat Keterangan Lahir Mati;
8. h.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9. i.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
10. j.Surat Keterangan Kematian;
11. k.Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. l.Surat Keterangan Pelepasan Kewarga Negaraan Indonesia;
13. m.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
14. n.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
  1. 5.Ketentuan ayat (7) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(8)sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
(2)Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
(3)KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
(4)Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
(5)Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah didaerah.
(6)KK diterbitkan dan ditanda tangani oleh Instansi pelaksana.
(7)Pembuatan KK bagi penduduk tidak dipungut biaya.
(8)Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 9

Pasal 8

(1)Setiap Penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) KTP-el.
(3)KTP-el berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam Pelayanan Publik.
(4)Pemohon KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
1. a.Paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau;
2. b.Paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkawinan.
(5)Penduduk yang diberi KTP-el adalah setiap orang Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memilik izin tinggal tetap.
(6)KTP-el untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup dan untuk Orang Asing berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(7)Pembuatan KTP-el tidak dipungut biaya.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Dihapus
(2)Masa berlaku KTP-el bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
(3)Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh pejabat yang ditunjuk/Instansi Pelaksana.
(4)Dalam KTP-el dimuat pasfoto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah.
2. b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru.
(5)Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)KTP-el wajib dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-el yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkanKTP-el dimaksud.
(2)KTP-el dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana, memuat pasfoto dan tanda tangan yang bersangkutan.
(3)KTP-el wajib dibawa pada saat bepergian.

9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terklasifikasi sebagai berikut : 10
1. a.Dalam satu desa/kelurahan;
2. b.Antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
3. c.Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
4. d.Antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
5. e.Antar provinsi.
(2)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(3)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah, untuk klasifikasi huruf d dan huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana didaerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pindah.
(4)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(5)Dihapus.
(6)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
(7)Setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

10.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dan Instansi Pelaksana akan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(2)Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, dan berlaku sampai masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
(3)Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap saat bepergian.
(4)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana didaerah asal.
(5)Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (4) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana didaerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
(6)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 ( empat belas) hari ) hari sebelum rencana kepindahannya.
(7)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah statusnya menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas ) hari sejak di terbitkan nya ijin tinggal tetap.
(8)Orang Asing wajib melaporkan perpanjangan KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. 11

11.Ketentuan Bab IV ditambah 1(satu) bagian yakni bagian kedelapan dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 16 A sehingga bagian kedelapan dan Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…