DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS; BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; BAB V PENCEGAHAN; BAB VI PENANGGULANGAN ; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII FORUM KOORDINASI ; BAB IX LARANGAN; BAB IX LARANGAN; BAB XI PENDANAAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pusat penyaluran barang dan jasa ke Kalimantan Tengah serta lalu lintas manusia yang sangat tingggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
c.bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum serta Masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 ( Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikostif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8.Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan yang mengandung zat adiktif.
9.Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
10.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11.Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan Maupun pemindahtanganan, yang dilakukan baik secara tanpa hak maupun melawan hukum.
12.Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
13.Pendamping adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan- kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
14.Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
15.Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Nakotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
16.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
17.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehitupan masyarakat.
18.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
19.Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pjabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang berdasarkan Peraturan perundang – undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.
20.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, termasuk usaha perkebunan dan pertambangan yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki pekerja diatas 50 (lima puluh) orang.
21.Hotel dan Penginapan adalah Hotel dan Penginapan adalah Bangunan Khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
22.Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
c.membangun partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

a.keagamaan;
b.keadilan;
c.pengayoman;
d.kemanusiaan;
e.ketertiban;
f.perlindungan;
g.keamanan;
h.nilai-nilai Ilmiah;
i.kepastian Hukum;
j.kemitraan; dan
k.kearifan Lokal.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah :

a.memberikan pelayanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
b.melakukan Koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
c.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
d.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi ;

a.penetapan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
b.menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
c.mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan :

a.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
b.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
c.peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
d.peningkatan Koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
e.memberikan upaya khusus bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
f.melakukan tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

a.Keluarga;
b.Satuan Pendidikan
c.Masyarakat;
d.Pemondokan/ Asrama
e.Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
f.Badan Usaha;
g.Tempat usaha;
h.Hotel/penginapan;
i.Tempat hiburan; dan
j.Media massa

Pasal 8

Tugas Orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain :

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 9

(1)Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :
1. a.menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan menyosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
2. b.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
3. c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
4. d.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
5. e.berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya
6. f.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang;
7. g.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya; dan
8. h.Bagi Calon Peserta didik SMA, SMK dan Madrasah Aliyah wajib tes narkoba.
(2)Pelaksanaan test narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana di maksud Ayat (1) Huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
1. a.pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;dan
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.
(2)Pelaksanaan Kampanye, penyebaran informasi dan pemberian dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…