DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB 1 KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL; BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VI PELAPORAN; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII S A N K S I; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampit. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan SALINAN Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonedia Nomor 5234);
5.Peraturan PemerintahNomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83,tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Tahun 1990 Nomor 28 seri C.0 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SAMPIT BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan / atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah
10.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha untuk turut serta dalam kerjasama operasional dan /atau dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan /atau mengambil alih Perseroan Terbatas
11.Sistem Penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum
12.Perusahaan Daerah Air minum yang disingkat PDAM adalah milik pemerintah Kabupaten Kotawaraingin Timur yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum
13.Pelayanan pada PDAM adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan PDAM Sampit kepada masyarakat serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu untuk :

1.Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
2.Untuk mencapai tujuan dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3.Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatan pengelolaan kinerja PDAM yang efektif, efisien dan professional.

BAB III

BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Bentuk penyertaan modal berupa uang kas dan / atau aset awal yang telah ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

(1)Untuk membangun dan memperluas SPAM memerlukan tambahan dari Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) sebesar Rp.109.095.323.974,-(seratus sembilan milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang dilakukan pembayarannya sampai dengan tahun 2020.
(3)Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 desember 2015 pada PDAM sampit sebesar Rp.49.095.232.974,-(empat puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
(4)Sisa penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.32.000.000.000,-( tiga puluh dua milyar rupiah) yang akan direalisasikan mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap Tahun Anggaran.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) akan direalisasikan dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2017 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. b.Tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp. 8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah)
4. d.Tahun 2020 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Pasal 6

Penerimaan dalam bentuk barang yang bersumber dari Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten dan Lembaga lainnya sebagai penerimaan hibah pada PDAM Sampit.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana sistem penyedian air minum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
(2)PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana maksud dalam pasal 4 ayat (2).
(2)PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah.
(4)Besarnya bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959