DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan LKD/ K; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban; Pengisian dan Pemberhentian Pengurus LKD/ K; Masa Bakti; Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa/ Kelurahan perlu untuk terus mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1654);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8.Lurah adalah pemimpin Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur 4
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokrasi.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disebut LKD/ K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/ Kelurahan.
17.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa / Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
18.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
19.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/ K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing- masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. 5
22.Dasawisma adalah Kelompok 10 (sepuluh) rumah/ keluarga dalam suatu desa/ kelurahan untuk membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program gerakan PKK.
23.Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
24.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis mayarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
25.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pembentukan LKD/K adalah :

a.Sebagai usaha memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan asas gotong-royong dan kekeluargaan.
b.Sebagai usaha peningkatan kelancaran melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
c.Sebagai usaha penggalakkan partisipasi semua potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan semua komponen yang terdapat didalam menyejahterakan masyarakat.
d.Sebagai usaha dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menunjang kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya LKD/K adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
c.mengembangkan kemitraan;
d.memberdayakan masyarakat; dan
e.mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Desa/ Kelurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Pembentukan LKD/ K;
b.Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban;
c.Pengisian dan Pemberhentian Pengurus LKD/ K;
d.Masa Bakti;
e.Hubungan Kerja;
f.Pembinaan dan Pengawasan; dan
g.Pendanaan. 6

BAB III

PEMBENTUKAN LKD/K

Pasal 5

(1)LKD/K dapat dibentuk di Desa/ Kelurahan atas prakarsa Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
(2)LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.RT;
2. b.RW;
3. c.PKK;
4. d.Karang Taruna;
5. e.Posyandu;
6. f.LPMD/K; dan
7. g.Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya.
(3)Pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan :
1. a.berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.berkedudukan di Desa/ Kelurahan setempat;
3. c.keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/kelurahan;
4. d.memiliki kepengurusan yang tetap;
5. e.memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
6. f.tidak berafiliasi kepada partai politik.
(4)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya atas prakarsa Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g dilarang apabila memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan LKD/ K yang telah ada di Desa/ Kelurahan serta dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lembaga tersebut menjadi bagian dari LKD/ K yang telah ada dan terbentuk.

Pasal 6

(1)Pembentukan RT berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih;
2. b.penggabungan bagian RT – RT yang berbatasan menjadi 1 (satu) RT; dan
3. c.penggabungan beberapa RT menjadi 1 (satu) RT.
(2)Pembentukan RW berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih;
2. b.penggabungan bagian RW – RW yang berbatasan menjadi 1 (satu) RW; dan
3. c.penggabungan beberapa RW menjadi 1 (satu) RW. 7

Pasal 7

(1)Pembentukan LKD/K berupa RT, Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga wajib memperhatikan:
1. a.tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga;
2. b.batas wilayah administrasi RT yang jelas;
3. c.keadaan geografis; dan
4. d.kemampuan keuangan Daerah/ Desa.
(2)Pembentukan RT dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
1. a.untuk Desa paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; atau
2. b.untuk Kelurahan paling sedikit terdiri dari 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
(3)Berdasarkan kondisi khusus ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a atau huruf b dapat dikecualikan dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga, keadaan geografis, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan lainnya yang disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Camat.
(4)Camat berdasarkan pertimbangan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus.

Pasal 8

(1)Pembentukan LKD/ K berupa RW, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), juga wajib memperhatikan:
1. a.jumlah RT;
2. b.batas wilayah administrasi RW yang jelas;
3. c.keadaan geografis; dan
4. d.kemampuan keuangan Daerah/ Desa.
(2)Pembentukan RW dengan memperhatikan jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
1. a.untuk Desa paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT; dan
2. b.untuk Kelurahan paling sedikit 4 (empat) RT.
(3)Berdasarkan kondisi khusus ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a atau huruf b dapat dikecualikan dengan jumlah RT, keadaan geografis, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan lainnya yang disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Camat.
(4)Camat berdasarkan pertimbangan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus.

Pasal 9

Pemerintah Desa/ Kelurahan dapat menghapus RT/RW disebabkan karena terjadinya bencana alam di wilayah RT/RW atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Pembentukan atau penghapusan RT/ RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, pengurus RT/ RW induk, pengurus LKD/K, Masyarakat RT/RW setempat yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah. 8
(2)Mekanisme pembentukan dan penghapusan RT dan RW diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…