Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Daerah 1. 2. Dewan menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daer^ yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. Perwakiian Rakyat yang 3. 4.
5.Kecamatan adalah bagian wiiayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wiiayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Dusun adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Batas Desa adalah pembatas wiiayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10.Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas Desa.
11.Kode 6.
pemerintahan. kepentinganurusan 7. 8. 9. Wiiayah Administrasi selanjutnya disebut Kode adalah identitas wiiayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wiiayah Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan seluruh Indonesia. Pemerintahan yang administrasi Pemerintah Provinsi,