DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Penetapan Desa 3.Penetapan,Penegasan dan Pengesahan Batas Desa 4.Ketentuan Peralihan 5.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. 3. 4. 5. Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391); Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242); 6. 7. 8. Dengan Persetujuan Bersama: DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Daerah 1. 2. Dewan menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daer^ yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. Perwakiian Rakyat yang 3. 4.

5.Kecamatan adalah bagian wiiayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wiiayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Dusun adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Batas Desa adalah pembatas wiiayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10.Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas Desa.
11.Kode 6. pemerintahan. kepentinganurusan 7. 8. 9. Wiiayah Administrasi selanjutnya disebut Kode adalah identitas wiiayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wiiayah Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan seluruh Indonesia. Pemerintahan yang administrasi Pemerintah Provinsi,

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

a.penetapan Desa; dan
b.penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DESA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan 168 (seratus enam puluh delapan) Desa yang terletak di 17(tujuh belas) Kecamatan di Daerah.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kode dan Nama Desa.
(3)Kode dan Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari beberapa Dusun.
(2)Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Batas Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapj^S=di;§ampit 2023 3^^^^NGI^ TIMUR, pad BU 4^ NOR Diundangkan di Sampit pada tanggal ^-0 y-NjlU i SEKRE' n KABUPATEN K ilS DA 2023 ERAH iWARINGlN TIMUR, FAJRURRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR Z r > NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 02,38/2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 0- TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari amanat ketentuan Pasal 116 ayat(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berkaitan dengan penetapan desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan desa-desa yang telah ada dan mendapatkan kode desa sesuai ketentuan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…