1. Ketentuan Umum; 2. Uraian Pertanggungjawaban APBD; 3. Lampiran Peraturan Daerah;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Menimbang : a. telah Anggaran yang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 1. 2. 3. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
BAB II
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut: Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rpl96.593.512.790,73 dengan rincian sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan
BAB III
Pertanggungjawaban dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…