DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Protokol Kesehatan; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro; Posko Penanganan Covid-19; Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran Covid-19, dengan perubahan perilaku masyarakat maka perlu adanya Protokol Kesehatan; SALINAN
d.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam upaya penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19, maka diperlukan pengaturan tentang Protokol Kesehatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 256);
12.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
13.Peraturan Menteri Nomor 80 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4.Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota.
5.Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia yang bertugas disatuan kewilayahan kabupaten Kotawaringin Timur pada Komando distrik militer 1015/sampit beserta jajarannya.
7.Ketua Satgas Penanganan Corona Virus Disease2019 adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
8.Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
12.Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kotawaringin Timur yang disebut Satgas Covid-19 adalah tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Usaha, Akademisi, masyarakat dan media.
13.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus2 (SARS-CoV-2) yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia.
14.Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi Covid-19.
15.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro adalah pendekatan PPKM berbasis mikro yang mengatur sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
16.Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Trascriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
17.Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboraturium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
18.Isolasi mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas atas dasar kemauan sendiri, dirumah sendiri dan dengan biaya sendiri.
19.Probable adalah seseorang dengan infeksi Saluran Pernapasan akut Berat/acute respriratory distress syndrome/meninggal dengan gambaran klinis yang menyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboraturium Reverse Trascriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
20.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus Probable atau konfirmasi Covid-19.
21.Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria suspek Covid-19 seperti mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori Probable atau justru terkonfirmasi menderita Covid-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir dan orang yang menderita infeksi saluran pernafasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa sebab yang spesifik.
22.Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23.Tempat Keramaian adalah Tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
24.Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
25.Pemeriksaan Dini (testing) adalah Pengecekan Kesehatan melalui rapid test dan tes swab.
26.Penelusuran kontak erat (Tracing) adalah melacak orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang diduga mengidap Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung.
27.Tindak lanjut perawatan pada pasien Covid-19 (Treatment) adalah Perawatan yang dilakukan untuk orang yang positif Covid-19 agar tidak menular ke orang lain termasuk isolasi bagi mereka yang berkontak erat dengan orang positif Covid-19.
28.Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang menjalankan atau mengendalikan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan.
29.Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang mengadakan suatu kegiatan.
30.Penanggung jawab adalah orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya penerapan disiplin, pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
(2)Pengaturan mengenai Protokol Kesehatan dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat beraktifitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan ini meliputi:

a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban;
c.protokol kesehatan;
d.pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro;
e.posko penanganan Covid-19;
f.sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.monitoring dan evaluasi;
i.peningkatan pelayanan kesehatan; dan
j.pendanaan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid- 19.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
2. b.Memberikan upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi Covid-19;
3. c.Merencanakan, menyusun dan melaksanakan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid- 19;
4. d.Mengoordinasikan penegakan protokol kesehatan; dan
5. e.Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penegakan protokol kesehatan.

Pasal 5

(1)Bupati berwenang membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di Daerah.
(2)Bupati melalui BPBD dan Satgas Covid-19 melakukan upaya penanganan Protokol Kesehatan.
(3)Penanganan Covid-19 di Daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang di Daerah mempunyai hak yang sama untuk :

a.memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi Covid-19;
b.ikut serta dalam upaya mencegah penularan pandemi Covid-19 di daerah;
c.memperoleh informasi dan edukasi yang memadai berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19; dan
d.memperoleh bantuan sosial dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro

Pasal 7

Setiap orang di Daerah berkewajiban untuk :

a.mematuhi Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
b.mematuhi ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
c.melakukan pemeriksaan rapid test atau tes swab untuk identifikasi karena adanya kontak dengan pasien Covid-19;
d.mematuhi tata cara pemulasaraan dan penguburan jenazah pasien Covid-19;
e.melakukan isolasi apabila terpapar Covid-19 baik di tempat tinggal sendiri maupun di tempat perawatan yang sudah ditentukan oleh satgas Penanganan Covid-19 atau di rumah sakit sesuai rekomendasi dari tenaga kesehatan;
f.melaporkan kepada ketua RT atau satgas penanganan Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya diduga dan/atau terpapar Covid-19; dan
g.mematuhi pedoman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

BAB VI

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 8

(1)Pengaturan Protokol Kesehatan berlaku terhadap:
1. a.setiap orang;
2. b.pelaku usaha; dan
3. c.pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
(2)Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:
1. a.perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
2. b.pasar dan sejenisnya;
3. c.sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
4. d.pusat Perbelanjaan/mall, toko kelontong, toko modern;
5. e.hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
6. f.rumah makan, warung makan,kafe dan sejenisnya;
7. g.pedagang kaki lima atau lapak jajanan;
8. h.sarana dan kegiatan olahraga/pusat kebugaran;
9. i.fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sejenisnya);
10. j.moda transportasi;
11. k.stasiun/terminal/pelabuhan/Bandar udara;
12. l.tempat pelelangan atau pendaratan ikan;
13. m.lokasi daya tarik wisata/taman kota;
14. n.jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
15. o.tempat hiburan, karaoke, game station, dan sejenisnya;
16. p.ekonomi kreatif;
17. q.tempat ibadah;
18. r.jasa penyelenggaraan event/pertemuan;
19. s.area publik dan/atau tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
20. t.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dikecualikan:
1. a.mendapatkan izin dari Satgas Covid-19;
2. b.mendapat persetujuan secara tertulis dari RT setempat; dan
3. c.membuat surat pernyataan bersedia mengikuti Protokol Kesehatan.
(4)Dalam hal RT tidak memberikan persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka persetujuan dapat diberikan oleh Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Pemberlakuan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan disiplin, melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :

a.bagi perseorangan : 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain; 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer; 3) menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan; 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan 5) membatasi mobilisasi dan interaksi.
b.Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum : 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 4) upaya pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan 8) menaati ketentuan jam operasional atau kegiatan yang dilarang/diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Protokol Kesehatan yang dilaksanakan oleh Satgas penanganan Covid -19 Daerah meliputi:
1. a.pemeriksaan dini (testing);
2. b.penelusuran kontak erat (tracing); dan
3. c.tindak lanjut perawatan pada pasien Covid-19 (treatment).
(2)Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan dan tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar virus.
(3)Otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satgas penanganan Covid-19 Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009