Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2023
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Ringkasan
1. Ketentuan Umum; 2. Uraian Pertanggungjawaban APBD; 3. Lampiran Peraturan Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Uraian Pertanggungjawaban APBD; 3. Lampiran Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; c. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Pembentukan Perundang-UndanganPeraturan
5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintahan 1.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Daerah adalah urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAB II URAIAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD
BAB II
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
(2)
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
Rp. 200.048.910.392,03 14.015.000.000,00 186.033.910.392,03Rp.
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut: Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 252.620.546,141,24 dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 2.177.286.255.176,00 Rp. 1.924.665.709.034,76 Rp. 252.620.546.141,24
,00) Rp. 21.802.137.272,64 Rp. (107.370.440.596,64)
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut: saldo awal kas daerah per 1 Januari 2022 Rp. arus kas bersih dari aktivitas operasi arus kas bersih dari aktivitas investasi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan arus kas bersih dari aktivitas Transitoris saldo kas BUD akhir per 31 Desember 2022 Rp. saldo kas di bendahara penerimaan saldo kas di bendahara pengeluaran Saldo kas di BLUD Kas iainnya Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp. 199.690.794.268,03 343.793.754.151,92 (336.006.616.879,28) a. b. c.
f. .g-
J-
Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikiarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca lampiran 1.2 lampiran 1.3 lampiran 1.4
d. e.
Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekeijaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; g- h. 1. lampiran XJ-
lampiran XIII lampiran XIV lampiran XV lampiran XVI lampiran XVII lampiran XVIII lampiran XIX m. n. o. P- q- r. s.
BAB III
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pad; Agustus 2023 ^INGIljl TIMUR, B a o OR k^. Diundangkan di Sampit pada tanggal^^ .Agustus 2023 SEKRE^^RIS DAERAH AWARINGIN TIMUR,kabupate; FAJRURRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 52 / 2023 PBNJBLASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 I. UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan dengan Laporan Keuangan BUMD yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kineija Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…