DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Uraian Pertanggungjawaban APBD; 3. Lampiran Peraturan Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan berakhimya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, maka perlu mempertanggungjawabkan Anggaran yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; c. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Pembentukan Perundang-UndanganPeraturan
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425 );
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 13); Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintahan 1.

2.penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Daerah adalah urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

URAIAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
e.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
f.laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

(1)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kineija dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
(2)

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja Dan Transfer Surplus/(defisit)
c.pembiayaan - penerimaan - pengeluaran pembiayaan netto Rp. 1.924.665.709.034,76 Rp, 1.902.863.571.762.12 21.802.137.272,64Rp. Rp. 200.048.910.392,03 14.015.000.000,00 186.033.910.392,03Rp.

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut: Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 252.620.546,141,24 dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran pendapatan setelah perubahan
b.realisasi selisih lebih/(kurang) a. Rp. 2.177.286.255.176,00 Rp. 1.924.665.709.034,76 Rp. 252.620.546.141,24
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.359.990.986.737,88 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan
b.realisasi selisih lebih/(kurang) Rp. 2.262.854.558.500,00 Rp. 1.902.863.571.762,12 Rp. 359.990.986.737,88 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.107.370.440.596,64 dengan rincian sebagai berikut :
a.surplus/(defisit) setelah perubahan
b.realisasi selisih lebih/(kurang) Rp. (85.568.303.324 c. ,00) Rp. 21.802.137.272,64 Rp. (107.370.440.596,64)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.358.116.124,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.realisasi selisih lebih/(kurang) Rp. 199.690.794.268,03 Rp. 200.048.910.392,03 (358.116.124,00)Rp Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran pengeluaran pembiayaan Rp.setelah perubahan 14.015.000.000,00 e.
b.realisasi 14.015.000.000,00Rp, Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 385.116.124,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
b.realisasi selisih lebih/(kurang) Rp. 185.675.794.268,03 Rp. 186.033.910.392.03 (385.116.124,00)Rp.

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas dana Rp. 4.040.005.079.856,98 195.973.555.890,30 Rp. 3.844.031.523.966,68 Rp.

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut: saldo awal kas daerah per 1 Januari 2022 Rp. arus kas bersih dari aktivitas operasi arus kas bersih dari aktivitas investasi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan arus kas bersih dari aktivitas Transitoris saldo kas BUD akhir per 31 Desember 2022 Rp. saldo kas di bendahara penerimaan saldo kas di bendahara pengeluaran Saldo kas di BLUD Kas iainnya Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp. 199.690.794.268,03 343.793.754.151,92 (336.006.616.879,28) a. b. c.

d.0,00 358.116.124,00 82.843.070.568,77 1.044.900,36 e. f. .g-
h.0,00 105.757.552.091,56 48.421.578,00 1. J-
k.Setara Kas
1. 1.Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 Rp. 18.986.228.023,00 207.836.047.664,67Rp.

Pasal 7

Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat

(2)huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan
1. a.lampiran I lampiran LI Laporan realisasi anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikiarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca lampiran 1.2 lampiran 1.3 lampiran 1.4
2. b.lampiran II lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VII lampiran VIII lampiran IX c. d. e.
3. f.Laporan Arus Kas Catalan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekeijaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; g- h. 1. lampiran XJ-
4. k.lampiran XI lampiran XII1. lampiran XIII lampiran XIV lampiran XV lampiran XVI lampiran XVII lampiran XVIII lampiran XIX m. n. o. P- q- r. s.
5. t.lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
6. u.lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan V. lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

BAB III

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH Pasal 8 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pad; Agustus 2023 ^INGIljl TIMUR, B a o OR k^. Diundangkan di Sampit pada tanggal^^ .Agustus 2023 SEKRE^^RIS DAERAH AWARINGIN TIMUR,kabupate; FAJRURRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 52 / 2023 PBNJBLASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 I. UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan dengan Laporan Keuangan BUMD yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kineija Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…