DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL; BAB IV PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM; BAB V MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU KEPESERTAAN; BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamiman Kesehatan Nasional.
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran
2018.( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952).
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4 ).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengurusi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah kepada penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.Penduduk adalah masyarakat yang mempunyai identitas kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur berupa KTP- El dan/atau Kartu keluarga serta bersedia dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan kebijakan pembiayaan program jaminan kesehatan.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk tersedianya dana iuran pembiayaan program jaminan kesehatan Nasional bagi penduduk kabupaten Kotawaringin Timur yang dibiayai oleh APBD dan jumlahnya tercukupi, berhasil guna dan berdaya guna serta tersalurkan secara adil dan merata.

BAB III

PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk kabupaten Kotawaringin Timur beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 4

(1)Penduduk yang dapat diusulkan, dan didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki Kartu Keluarga dan/ atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang;
2. b.bukan pekerja penerima upah atau pekerja pada badan usaha yang memiliki SIUP/SITU dan/atau Berbadan Hukum yang upahnya dibawah Upah Minimum Kabupaten; dan
3. c.belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan atau telah terdaftar sebagai peserta mandiri sebagaimana di maksud ayat (1) poin b.
(2)Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengundurkan diri dari kepesertaan jaminan kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi terpenuhi.

BAB V

MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Pendaftaran dan penetapan calon penerima bantuan pembiayaan iuran jaminan kesehatan nasional diusulkan oleh Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan .
(3)Dalam rangka kelancaran pelaksanaan mekanisme pendaftaran program jaminan kesehatan nasional Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan menyediakan data penduduk berbasis nomor induk kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
(4)Pendistribusian kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya kepada penduduk, dilakukan oleh Kepala Dinas dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 6

Mekanisme Pendaftaran dan pendataan, serta distribusi kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Perubahan data kepesertaan yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan setiap bulan.
(2)Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Penghapusan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan, karena : 1) tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); 2) yang bersangkutan menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi; 3) yang bersangkutan meninggal dunia; 4) yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar wilayah daerah; dan/atau 5) adanya pergantian pembayar iuran peserta.
2. b.Penambahan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional karena adanya penambahan data penduduk dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.
(3)Tata cara perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembiayaan program jaminan kesehatan Nasional bagi penduduk beserta keluarganya, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Bupati dengan BPJS Kesehatan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Kepala Dinas dalam rangka pembiayaan program jaminan kesehatan Nasional meliputi :

a.Keputusan tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai bahan ketetapan Keputusan Bupati;
b.hasil migrasi data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan;
c.surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada Kepala Dinas atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan setiap bulan yang memuat daftar nama dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan;
d.bukti transfer pembayaran iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan setiap bulan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…