DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X TATA CARA PENAGIHAN; BAB XI PENGANGSURAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XII KEBERATAN; BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA ; BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA ; BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XX KETENTUAN PIDANA; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, salah satunya diperlukan sumber pendapatan daerah berupa retribusi daerah;
c.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian daerah;
d.bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur ada potensi untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor kepelabuhanan dan penyeberangan di air;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angku tan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
7.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang,keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan perekonomian yang dapat digunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas kegiatan penunjang dermaga serta sebagai tempat pemindahan intra dan antar moda Transportasi.
9.Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
10.Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
11.Kapal adalah kendaraan air yang bentuk dan jenis apapun yang digerakan oleh tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dengan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
12.Kapal perairan daratan adalah kapal yang karena peruntukan dan spesifikasinya beroperasi dalam wilayah perairan daratan.
13.Perairan daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, waduk dan rawa, anjir.
14.Penyeberangan di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15.Pemilik adalah orang yang memiliki dan atau menguasai barang.
16.Penumpang adalah orang yang akan ikut dalam pelayaran dengan tujuan tertentu dan telah melakukan perjanjian dengan penyedia jasa angkutan.
17.Pengantar adalah orang yang memasuki wilayah pelabuhan dan tidak ikut dalam pelayaran.
18.Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
19.Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal. 4
20.Kegiatan alih muat barang antar kapal (ship to ship) adalah kegiatan bongkar muat barang secara langsung dari kapal ke kapal termasuk tongkang atau sebaliknya, tanpa melalui dermaga.
21.Barang berbahaya adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.
22.Lapangan adalah tempat terbuka untuk penumpukan dan penyimpanan barang dalam daerah pelabuhan.
23.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27.Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
28.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tetentu.
29.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
32.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dariada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu stndar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
35.Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 5

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
(3)Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
(3)Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis pungutan, satuan dan ukuran kapal; 6

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pemungutan Retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Tmur.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…