DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah; 2. Ketentuan Pasal 7 diubah; 3. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Pemerintah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- 2 Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah , Tipe A, merupakan unsur staf membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasiaan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik.
2. b.Sekretariat DPRD, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
3. c.Inspektorat Daerah, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga.
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan. 4
  5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  7. 7.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
  8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
  9. 9.Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
  10. 10.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
  11. 11.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, dan bidang pangan.
  12. 12.Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan perkebunan dan pertenakan.
  13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
  14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
  15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.
  18. 18.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. 5
  19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran.
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
  2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
  4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik;
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) bagian.
(4)Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. 6
(2)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

3.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1)Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap peraturan pelaksana, personel, anggaran dan sarana prasarana lainnya.
(2)Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya setelah ditetapkannya peraturan pelaksana, personel, anggaran dan sarana prasarana lainnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 5 Agustus 2021 BUPATI KUANTAN SINGINGI, ANDI PUTRA Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 5 Agustus 2021 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, AGUS MANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR : 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU NOMOR : 5.29.C / 2021. 7

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…