DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Jenis Susunan Dan Bentuk Abpd; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1)
23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

BAB II

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK ABPD

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.990.834.378.656,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), berkurang sebesar Rp.229.459.786.291,90 (dua ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh) sehingga menjadi Rp.1.761.374.592.364,10 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
a.Semula Rp 1.698.945.057.743,80
b.Bertambah Rp 48.550.703.862,53 Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp 1.747.495.761.606,33
b.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.990.834.378.656,00
b.Bertambah/(Berkurang) Rp (229.459.786.291,90) Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp 1.761.374.592.364,10
c.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 291.889.320.912,20 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (228.010.490.154,43) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 63.878.830.757,77
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 50.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 50.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Rp.00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.698.945.057.743,80 (satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.48.550.703.862,53 (empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.747.495.761.606,33 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam koma tiga puluh tiga rupiah rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.240.280.769.358,80 (dua ratus empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.40.081.557.725,53 (empat puluh milyar delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.280.362.327.084,33 (dua ratus delapan puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.117.671.979.848,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar) sehingga menjadi Rp.132.671.979.848,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.100.775.693.540,80 (seratus milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.25.081.557.725,53 (dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.125.857.251.266,33 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.1.458.664.288.385,00 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.8.469.146.137,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.467.133.434.522,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.289.013.703.994,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.35.082.011.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan puluh dua juta sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.253.931.692.994,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.169.650.584.391,00 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupah) bertambah sebesar Rp.43.551.157.137,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.213.201.741.528,00 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat;
3. c.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah.
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah.
(4)Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.990.834.378.656,00 (satu triliun Sembilan ratus Sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.229.459.786.291,90 (dua ratus dua puluh Sembilan milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma Sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.761.374.592.364,10 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp.1.305.966.544.899,85 (satu triliun tiga ratus lima milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.99.430.480.783,17 (Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.206.536.064.116,68 (satu triliun dua ratus enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu seratus enam belas koma enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 709.895.510.739,44 (tujuh ratus Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan koma empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.23.408.543.318,04 (dua puluh tiga milyar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp.686.486.967.421,40 (enam ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah).
(3)Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.558.830.588.663,41 (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.76.007.463.462,13 (tujuh puluh enam milyar tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 482.823.125.201,28 (empat ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus satu koma dua puluh delapan rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.37.176.445.497,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.2.485.849.003,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.34.690.596.494,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp. 390.686.595.479,33 (tiga ratus Sembilan puluh milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan koma tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.153.484.907.496,96 (seratus lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.201.687.982,37 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
5. e.Belanja Modal Aset Lainnya.
(1)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.99.589.989.411,00 (Sembilan puluh Sembilan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp.22.262.673.805,04 (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 77.327.315.605,96 (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus lima koma Sembilan puluh enam rupiah).
(2)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.52.846.316.718,33 (lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.3.769.133.720,46 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.56.615.450.438,79 (lima puluh enam milyar enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan rupiah).
(3)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.236.988.309.350,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.134.793.436.942,38 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh dua koma tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.102.194.872.407,62 (seratus dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh koma enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.816.280.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.9.786.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 806.494.000,00 (delapan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
(5)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.445.700.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.188.144.470,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 257.555.530,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK ABPD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK ABPD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019