DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kuantan singingi. Pedoman bagi pemerintah dalam pembentukan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 4 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. an» Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 6. 7. 8. 9. 10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. 11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 3 13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi: . efektivitas, . pembagian habis tugas, rentang kendali, . tata kerja yang jelas, dan
h.fleksibilitas. ya HO AO

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A, merupakan unsur staf membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasiaan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik.
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga.
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan —pemerintahan bidang kesehatan.
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran. 5. 6. 7. 8. 9.
5. e.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. 5
(2)
(3)
(4)(S5)
(1)
(2)

2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga). Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) bagian. | Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja. Ketentuan sebagaimana dfmaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan. 3

Pasal 4

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Kecamatan Kuantan Tengah, Tipe A: Kecamatan Kuantan Mudik, Tipe A, Kecamatan Hulu Kuantan, Tipe A: Kecamatan Gunung Toar, Tipe A, Kecamatan Pucuk Rantau, Tipe A, Kecamatan Sentajo Raya, Tipe A: Kecamatan Benai, Tipe A, Kecamatan Pangean, Tipe A, Kecamatan Logas Tanah darat, Tipe A: Kecamatan Kuantan Hilir, Tipe A, Kecamatan Kuantan Hilir seberang, Tipe A, Kecamatan Inuman, Tipe Aj, . Kecamatan Cerenti, Tipe A, Kecamatan Singingi, Tipe A, Kecamatan Singingi Hilir, Tipe A. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 2 - BE NG 2.5 GR AN 2 CNN 2 5 k.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

Staf Ahli

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.3

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang 7 terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan” tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan. Se

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini,
b.UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru,
c.Kepala UPT bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait,
d.Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPT RSUD berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah. . Pasal 12 Pelaksanaa tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan mulai tahun 2017.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…