DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 299

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penataan Desa 3. Pemerintahan Desa 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desasehingga perlu dilakukan pengaturan tentang Penataan Desa dan Pemerintahan Desa;
c.bahwa penataan dan pemerintahan desa perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesiaa yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa 4 masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15.Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 5
21.Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26.Penggabungan desa adalah bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa dan penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
27.Pembentukan desa adalah merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada.
28.Penghapusan desa adalah penghapusan kode desa dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
29.Hari adalah hari kerja.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penataan Desa; dan
b.Pemerintahan Desa.

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: 6
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penggabungan;
3. c.penghapusan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan Desa.

Pasal 4

(1)Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di Daerah.
(3)Masyarakat dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan:
1. a.asal usul;
2. b.adat istiadat;
3. c.kondisi sosial budaya masyarakat Desa; dan
4. d.kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa yang diprakarsai oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah terhadap kawasan yang bersifat khusus dan strategis.
(2)Pembentukan Desa yang diprakarsai oleh masyarakat harus memenuhi syarat : 7
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa;
7. g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
9. i.cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Pasal 7

(1)Pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah daerah:
1. a.pemerintah daerah melakukan pembahasan terhadap rencana pembentukan desa yang selanjutnya disosialisasikan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang akan dibentuk.
2. b.pemerintah daerah menugaskan pemerintah desa yang didampingi oleh pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa tentang rencana pembentukan desa.
3. c.BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa.
4. d.hasil musyawarah desa pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
5. e.pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang desa persiapan.
(2)Pembentukan desa melalui pemekaran/penggabunganyang diprakarsai oleh masyarakat :
1. a.adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk pemekaran/penggabungan desa ; 8
2. b.masyarakat mengajukan usul pemekaran/penggabungankepada BPD dan kepala desa;
3. c.BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pemekaran desa, yang kesepakatan rapat tersebut dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pemekaran desa dan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan desa tentang rencana pemekaran desa dan keputusan bersama BPD dan para kepala desa yang bersangkutan untuk pembentukan desa melalui penggabungan;
4. d.Peraturan Desa sebagaimana diamaksud huruf c, sekurang-kurangnya memuat : nama, luas wilayah, batas wilayah administrasi pemerintahan, jumlah penduduk, jumlah dusun, peta wilayah, potensi desa, sarana dan prasarana desa;
5. e.Kepala Desa mengajukan usul pemekaran desa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk proposal disertai dengan Peraturan Desa dan berita acara hasil rapat BPD;
6. f.Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan Penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama;
7. g.Camat memberikan rekomendasi dan meneruskan usulan pemekaran desa kepada Bupati;
8. h.Camat terkait memberikan rekomendasi untuk penggabungan;
9. i.dengan memperhatikan dokumen usulan pembentukan desa, Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan;
(3)Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.camat;dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah,pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(4)Tim pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan.
(5)Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa verifikasi administrasi dan teknis.
(6)Hasil tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan. 9
(7)Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 9

(1)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan kepada Gubernur.
(2)Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
(3)Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
(4)Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan.
(5)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(6)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
(7)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan tugas Desa persiapan meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan 10
8. h.pembukaan akses perhubungan antarDesa.
(8)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 10

(1)Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada:
1. a.Kepala Desa induk; dan
2. b.Bupati melalui camat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(4)Tim pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati paling sedikit terdiri atas unsur :
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah,pembangunan , dan sosial kemasyarakatan.
(5)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.

Isi peraturan

Teks299PDFHirarki

Memuat teks peraturan…