DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 7 (tujuh) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; RPJMD; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ) oe c. No Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ne 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. oe) Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 9. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara R ~ublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik i:.donesia Tahun 2018 Nornor 459); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang | Perubahan atas Permer.lagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hiukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Norior 157); Peraturan Menteri Dé Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi }’en erintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201‘ Nonior 1114); Peraturan Menteri Di.lam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefi <asi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan I uangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201°: Nomor 1447); Peraturan Menteri [’ ul. ~ Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202i oraor 1419); Peraturan Daerah Pr'v..: Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruan; W 1 Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Pru _ si Riau Tahun 2018 Nomor 10); Peraturan Daerah T sisi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangune.1 ‘rgka Panjang Daerah Provinsi Riau 5 28. 29, Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14); Peraturan Daerak Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (kembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 54); Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Menetapkan dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;
3.Dewan Perwakilari Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; S. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2030;
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 10, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah ey untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan 2030;
(2)RPJMD disusun mempedomani RPJMN, RPJPD dan RTRW.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika : 7
(1)BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Gambaran Keuangan Daerah 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi, Misi, dan Sasaran 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB V. PENUTUP Ketentuan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
(2)terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat {1) melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya; Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra

(2)Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. 8

BAB ILL

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan melaksanakan pengendalian dan_ evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah;
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.pengendslian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil capaian rencana pembangunan daerah.
(3)Tata cara pengcnualian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‘jlaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perund:: -undangan.

BAB IV

KET] NTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal pelaksana 1 RPJUMD Tahun 2025-2029 dimulai dari tahun 2025 hingga t: fui: 2030. Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjadi k :sinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu seba,.... , ij: Kan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggu: 2 jawab kepala daerah Tahun 2030-2034. 9

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singing. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 11 September 2025 BUPATI ANTAN SINGINGI _ H, SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 11 September 2025 SEKRETARIS DAERAH _ KABURATEN KUANTAN SINGIN@ fo AS KS Cer STAN SINE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU NOMOR: 5: 46.4 / 2025 I, 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025-2029 UMUM Dalam upaya mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjenjang, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dalam pasal 5 ayat

(2)dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 263 ayat (3) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. II. 11 Peraturan Daerah meliputi ketentuan umum, substansi RPJMD, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, ketentuan penutup dan ketentuan- ketentuan lainnya. a. b. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah : merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing; mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan rencana pembangunan daerah; dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 disusun dengan d. tujuan sebagai berikut :

1.Menelaah capaian kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020- 2024) berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dan gambaran keuangan daerah; oe -Merumuskan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah 2. berdasarkan data/informasi capaian kinerja pembangunan daerah; - Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Kepala 3. Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih; . Melakukan telaah terhadap sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka 4, Panjang Daerah Tahun 2025-2045 khususnya pada tahap Pertama (2025-2029) sebagai pedoman perumusan sstrategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD; -Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah 5. dengan indikator dan target kinerja disertai dengan pagu yang bersifat indikatif; . Merumuskan prioritas tahunan (2026-2030) yang akan dilaksanakan pada 6. perencanaan tahunan; . Menyusun target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas 12

Pasal 4

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…