DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang badan usaha milik daerah untuk memacu peningkatan perekonomian Daerah dan optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat di Daerah. Tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian BUMD dengan Peraturan Daerah,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten" Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan () () Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang3. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan4. Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), 5. 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7. 8. 9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mangatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Repbulik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah. 3. 4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan PD adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. ' Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disebut PT adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 5196 (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat orang berjual beli yang sebagian atau seluruh fasilitasnya merupakan aset Pemerintah —Kabupaten Kuantan Singingi. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam BUMD dan Pihak Ketiga. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasarnya nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga puluh tahun. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/ tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD dan Pihak Ketiga berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (valuation).

23.Laporan Kinerja adalah laporan tentang pertanggungjawaban pengelolaan BUMD dan Pihak Ketiga dalam kurun waktu setahun yang meliputi penyusunan corporate plan dan business plan (RJPP dan RKAP), penyusunan KPI Korporat dan individu, penyusunan action plan dan penyusunan SOP penunjang (pengadaan barang dan jasa, penilaian kinerja pegawai).
24.Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMD dan Pihak Ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMD

Pasal 2

Maksud pendirian BUMD adalah untuk memacu peningkatan perekonomian Daerah dan optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUMD adalah :

1.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya,
2.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
3.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD Kabupaten Kuantan Singingi.
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PT).
(3)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola dibidang,

1.Pasar Rakyat. ,
2.Perhotelan. '

(4)Bidang usaha yang dikelola Perusahaan Umum Daerah dapat dikembangkan antara lain bidang :

1.Pertanian,
2.Pariwisata,
3.Perbankan,
4.Asuransi, dan
5.Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)Pengembangan bidang usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan kajian prospek keuntungan dan mendapat persetujuan DPRD. Bidang usaha yang dikelola Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut sesuai potensi daerah. | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Perseroan Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat membentuk Perusahaan Induk.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam rangka pengembangan usaha,. BUMD dapat membentuk Anak Perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen. Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

BAB V

PENAMAAN

Pasal 6

(1)Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Kuantan Singingi.
(2)Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.
(3)Penambahan sebutan nama untuk Perusahaan Umum Daerah dan
(1)
(2)Perusahaan Perseroan Daerah dapat dilakukan dalam rangka menunjukkan ciri khas, karakteristik dan nilai sejarah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BIDANG USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 7

Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah bidang pasar dapat mengelola pasar yang menjadi aset daerah. Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah bidang perhotelan dapat . mengelola hotel dan wisma.

(3)Bidang usaha yang akan dikelola oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) haruslah memiliki prospek keuntungan dan mampu menjadi pemacu kemajuan ekonomi masyarakat.

BAB VII

KERJASAMA DAN MITRA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya, Perusahaan Umum Daerah dan Anak Perusahaan dapat bekerjasama dan bermitra dengan: Pemerintah, f Pemerintah Daerah lain, BUMN, BUMD lain, Koperasi, Entitas Bisnis Milik Swasta, baik Dalam maupun Luar Negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. a. b. d. e. £

BAB VIII

MODAL DASAR, SUMBER MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(2)Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah dan Anak Perusahaan dapat bersumber dari :
1. a.penyertaan modal Daerah,
2. b.pinjaman,
3. c.hibah,dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
1. a.kapitalisasi cadangan,
2. b.keuntungan revaluasi aset,dan
3. c.agio saham.

BAB IX

ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 10

Organinasi Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:

a.Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal,
b.Direksi, dan ce. Badan Pengawas.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014