DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

– Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 20 (dua puluh pasal) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Pemerintah Daerah; Baznas Daerah; Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Laporan Dan Pertanggungjawaban; Pembiayaan; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya, di Kabupaten Kuantan Singingi; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Abana a. d. 1. 2. 3. Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), acbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubshan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan kKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Menetapkan dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA. 4,

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.BAZNAS Daerah;
c.Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Laporan dan Pertanggungjawaban;
f.Pembiayaan;
g.Penghargaan; dan
h.Peran Serta Masyarakat.

BAB IIL

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang :

a.mengusulkan dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Daerah;
b.memberikan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Daerah;
c.menerima laporan dan pertanggunggjawaban pengelolaan zakat dari BAZNAS Daerah ; dan
d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah.

BAB IV

BAZNAS DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam rangka pengelolaan zakat di Daerah dibentuk BAZNAS Daerah.
(2)BAZNAS Daerah berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
(3)BAZNAS Daerah dibentuk oleh direktur jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(4)BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(5)BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Daerah.
(6)BAZNAS Daerah melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 5

(1)BAZNAS Daerah terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 6

Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

(1)Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama Daerah.
(3)Ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah dipilih oleh para pimpinan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno setelah diangkat Bupati.
(4)Rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah dipimpin oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
(5)Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Daerah.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil.
(3)Apabila diperlukan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagaian anggota BAZNAS Daerah meliputi:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berakhlak mulia;
e.berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani,
g.tidak menjadi anggota partai politik;
h.memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Pemberhentian Anggota BAZNAS Daerah apabila :

a.meninggal dunia;
b.habis masa jabatan;
c.mengundurkan diri;
d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 11

Dalam melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan DSKL di Daerah, BAZNAS Daerah membentuk UPZ. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua BAZNAS. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan UPZ oleh BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:

a.Kantor instansi vertikal di Daerah;
b.Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.Badan Usaha Milik Daerah Daerah;
d.Perusahaan Swasta di Daerah;
e.Satuan Pendidikan di Daerah;
f.Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lain;
g.Kecamatan; dan
h.Desa. Sasaran pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya oleh UPZ adalah: 3

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1. a.pejabat dan aparat yang beragama Islam pada organisasi perangkat daerah/satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah non struktural tingkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
2. b.pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang berada di Daerah;
3. c.pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada perusahaan swasta di Daerah; dan
4. d.warga yang beragama Islam di Daerah. Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa/BPD dan Pegawai BUMD di Lingkungan /Pemerintah Daerah yang berpenghasilan telah memenuhi nisab, membayarkan zakatnya di BAZNAS Daerah melalui sistem payroll. Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat nisab dan haul wajib menunaikan zakat dan yang belum nisab dapat menunaikan infak atau sedekah. Penghasilan/pendapatan yang dikenai zakat meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/sertifikasi/tunjangan lainnya. Nisab zakat penghasilan/pendapatan senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram atau senilai zakat pertanian sebesar 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kilogram beras, kadar zakat 2,5% (dua koma lima persen). Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya didahului dengan edukasi/sosialiasi oleh BAZNAS.
(10)BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan tanda bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
(11)Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 12

(1)Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan pada bidang:
1. a.kemanusiaan;
2. b.kesehatan;
3. c.pendidikan; dan
4. d.dakwah dan advokasi.
(2)Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan syari dan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…