DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

– Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 34 (tiga puluh empat) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kawasan Tanpa Rokok; Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat; Pengendalian Iklan Dan Sponsor Produk Rokok; Koordinasi, Jejaring Kerja Dan Kemitraan; Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok; Kewajiban Dan Larangan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan77 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952); Peraturan bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/1I/2011 dan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1982); 3. 4. 5.
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN Menetapkan : SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal |! Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam:

a.memberikan jaminan_ perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat serta menjamin kesehatan masyarakat dari dampak buruk akibat merokok baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
b.mendorong penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku didaerah

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
c.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat; \
d.melindungi lingkungan dari bahaya asap rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
e.melindungi penduduk usia_ produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan

(1)
(2)
1. f.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;a.

b.peran pemerintah daerah serta masyarakat;
c.iklan dan sponsor produk rokok;
d.koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
e.pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
f.kewajiban dan larangan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pembiayaan; penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Lokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

a.fasilitas pelavanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan m mo tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan. Lokasi penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)wajib dipasang tanda larangan merokok oleh pimpinan atau penanggung jawab di pintu gerbang masuk, pintu masuk dan/atau tempat strategis yang mudah dilihat dan dibaca. ; A.
(3)Pimpinan atau Penanggung jawab vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan; dan d pencabutan izin.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.klinik;
c.pusat kesehatan masyarakat.
d.pusat kesehatan masyarakat pembantu
e.pos kesehatan desa
f.rumah tunggu kelahiran.
g.laboratorium kesehatan; h, tempat praktik kesehatan;
i.apotek; dan
j.toko obat.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a.sekolah atau madrasah dan pondok pesantren,; perguruan tinggi; balai pendidikan dan pelatihan; balai latihan kerja; tempat bimbingan belajar; tempat kursus; dan mM 2 9 gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini b. 4-

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) hurufc meliputi :

a.area bermain anak; dan
b.tempat penitipan anak.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

a.bus dan mobil umum;
b.kendaraan wisata;
c.angkutan anak sekolah;
d.angkutan karyawan.

Pasal 11

‘ Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruff meliputi:

a.kantor pemerintah,
b.kantor milik pribadi dan swasta; dan
c.industri dan pabrik.

Pasal 12

Tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

a.pasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati; tempat wisata; hotel; restoran dan rumah makan; tempat rekreasi; tempat olah raga; dan mB mean terminal angkutan umum dan barang.

Pasal 13

Lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…