DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematimatika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Bantuan Hukum 5. Hak dan Kewajiban 6. Larangan 7. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 8. Pendanaan 9. Pelaporan Penggunaan Anggaran 10. Ketentuan Pidana 11. Penyidikan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN 2
3.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7.Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memilki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kuantan Singingi.
8.Fasilitasi Bantuan Hukum adalah pelayanan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
9.Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10.Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan manjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
11.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum
12.Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin Kabupaten Kuantan Singingi baik secara individu maupun kelompok yang sedang menghadapi masalah hukum.
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
14.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 4
16.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kuantan Singingi dan Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala desa;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

a.meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat miskin baik di pengadilan maupun di luar pengadilan;
b.memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
c.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
d.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ; dan
e.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggarandan Fasilitasi Bantuan Hukum;
b.hak dan Kewajiban Bantuan Hukum;
c.larangan;
d.syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; 5
e.pendanaan;
f.pelaporan penggunaan anggaran;
g.ketentuan pidana;
h.penyidikan; dan
i.ketentuan penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(3)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.
(4)Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekeretariat Daerah dengan perjanjian kerja sama kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(5)Kegiatan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang- undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang apabila diperlukan.
(3)Apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan Hukum tetap dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebutuhan riil. 6
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama dengan lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 8

(1)Fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2), Bagian Hukum berwenang:
1. a.melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang telah ditetapkan. 7
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Pasal 11

Penerima bantuan hukum berhak :

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; dan
e.mendapatkan layanan Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…