DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Keanggotaan; Mekanisme Pencalonan dan Penetapan Anggota; Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban; Pimpinan; Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; Tunjangan dan Operasional; Masa Jabatan dan Pemberhentian; Penggantian Anggota dan Pimpinan Antar Waktu; Peraturan tata Tertib badan Permusyawaratan Desa; Hubungan Kerja dengan Pemerintah Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 1 1 . Tata Tertib BPD adalah aturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
12.Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
13.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

(2)BPD merupakan wadah untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berasal dari unsur ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, golongan profesi, keterwakilan perempuan, pemuka/ tokoh agama/ masyarakat dan/ atau pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
(3)Dalam hal Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Pengurus lembaga kemasyarakatan yg ditetapkan anggota BPD maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya.

BAB III

KEANGGOTAAN ( 1) Anggota BPD keterwakilan demokratis.

Pasal 4

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, kemampuan keuangan desa dan jumlah penduduk.
(2)Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 1 {satu) orang perempuan; b.jumlah penduduk di atas 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan; atau
2. c.jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang perempuan.

Pasal 5

Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
d.pada saat dicalonkan berumur paling rendah 20 {dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah
e.terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut;
f.belum pernah menjadi anggota BPD selama tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di desa yang bersangkutan;
g.bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
h.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
1. 1.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas setempat;
j.berkelakuan baik;
k.tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
1. 1.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 3

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara

m.mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
n.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
o.bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.

BAB IV

MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

( 1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

(2)Untuk melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proposional.

Pasal 7

(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitian pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(4)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(5)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 8

( 1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(5)ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan melalui musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 9

(1)Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Susunan kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan B AB V TUGAS, WEWENANG, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

a.membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
d.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala desa;
e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f.menyusun tata tertib BPD;
g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan
h.membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPD harus berpedoman pada tata tertib BPD.
(2)Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.
(3)Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…