DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang [] Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik j· Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Isebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 fl Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \-A Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 3.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 38) diubah sebagai berikut:
1.Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Tata Tertib BPD adalah aturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
12.Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
13.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
2.Diantara huruf c dan huruf d Pasal 16 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf cl, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggota BPD dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang; cl.mengambil keputusan secara sepihak, tanpa melalui musyawarah;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Repu blik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
i.menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang.
1. 3.Ketentuan Bab VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 17

( 1) Kelembagaan BPD terdiri atas:

a.pimpinan; dan
b.bidang.

(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.1 ( satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
(5)Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

5.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 17 A, Pasal 17B dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
(2)Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola urusan ketatausahaan dan kearsipan guna menunjang tugas anggota BPD.
(3)Pembiayaan akibat diangkatnya staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 17B

(1)Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. 2019 Ditetapkan di Sungai aya pada tanggal 3D A9u•� ..R M TEN KUBU RAYA 12 ifween e Diandangian di pada tanggal29.hf' SECRETARIS 'Us LENGARAN DA TAUN. 201
(2)Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(3)Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/ atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 17C

(1)Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
(2)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. / Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P'aturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabup en Kubu Raya. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT:( 12 / 12/ 2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR I2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sadan Permusyawaratan Daerah, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah tersebut sebagai instrumen hukum yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang antara lain mengatur mengenai kedudukan, fungsi, keanggotaan, pengisian keanggotaaan dan penetapan anggota sampai dengan pengaturan terkait tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian diantaranya mengenai kelembagaan Sadan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Daerah ini pengaturan mengenai kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi lebih rinci. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. l Hurufcl / Yang dimaksud dengan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui musyawarah adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ketua maupun Anggota � BPD. , Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 17A

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 16

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 17

Pasal 17A

Pasal 17B

Pasal 17C

Pasal 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 17A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 16

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 17

Pasal 17A

Pasal 17B

Pasal 17C

Pasal 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 17A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015