DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Huruf C angka (1) dan (15), huruf D angka (1), (6) dan 9 ayat (1) Pasal 2, huruf (C), (E) (H) Pasal 10, huruf (A), (I) Pasal 23, Bab V bagian kesatu, Huruf (A) s/d (E) Pasal 67, Bab V Bagian Kelima Belas, Bab VI Bagian Pertama, Ayat (1) dan (2) Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 114 ayat (1), (2), Pasal 115 huruf (A) s.d (D), Pasal 116, Antara Pasal 122 dan 123 disisipkan 3 (tiga) pasal, Pasal 123, Pasal 125, Pasal 134,

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah; pemerintahan yang baik dan dapat berjalan secara dinamis, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensial daerah; TENTANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .3 TAHUN 2014 l . Pasal i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.U11.da.r1g-U11dai1g Nornor 17 Tal1u11 2003 terrtarig Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ciiubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4844}:� , ,

a.bahwa
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMAI�TAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Menimbang vlengingat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PER.i\.NGK..i\.T D1\.ERA.H K.A�UPA.TEN KUBU Rli..Y.A... Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orga.11.isasi Perai-1gkat Daer�l-1 {Len1ba.rru.-1 r�egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekriis Organisasi dan Tata Ke1ja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia No111or 5495);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Tahun 2 0 1 1 Nomor 590}; tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia
4.Undang-Undang Nomor 0� Tahun 4 V V , tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 40 Tahun 2 0 1 1 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pron111< Hukum n�Pr�h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 ten tang urusan r-emenntanan rang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Ta.h.un 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); Menetapkan • • Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 1 11 \ diubah cooh..,,..,...,; ho..;1.,..,,+ • ..a. • 1 : '--1....1..'-A.IJ .I. O"-'tJc.t.5CA...l. U '\,,., .1. .1. .0.. '-A. '- • 1 . Ketentuan huruf c angka 1, angka 5 dan angka 15, huruf d angka 1, .,.... ..... ,....frn k A a .,..... anzka 0 ,.,,,.,.."'"'..,.. 1 1 1 n ,... n ,... 1 •I diubah rl n - ,.; .; ,... _ ..,.. "' _ ""' --rrirn V ,.; ,.... _ cu15=a. v ua..u 15n.a. :;J a._ya.L \ .L J 1 a..::,cu ,£, U l U. a.u UC:Ul U l CU l La. J O. a.i15n.a. u UC:Ul angka 9 ayat (1) huruf d disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
3. c.Dinas Daerah Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari: 1 . Dit1as Pendidikan dan Kebudayaan,
  1. 2.Dinas Kesehatan; 3_ Dinas R1nR MRrgR nRn Pengairan;
  2. 4.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
  3. 5.Dinas Pendapatan Daerah.;
  4. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. 7.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  6. 8.Dinas Perhubungan;
  7. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika; 10_ Din.as Koperasi dan. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah: 1 1 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  8. 12.Dinas Pertanian dan Peternakan;
  9. 13.Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
  10. 14.Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
  11. 15.Dinas Par'iwiaa.ta, Ekor10111i Kreatif, Pemuda dan O!al-1 Raga.
4. d.Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari: � L Inspektorat Kabupaten; f
  1. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. 3.Badan Kepegawaian Daerah;
  3. 4.Badan Lingkungan Hidup;
  4. 5.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  5. 6.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  6. 7.Badan Pelakasana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  7. 8.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 8a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  8. 9.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. 10.Karrtor: Kearsipan dan Perpustakaan Daerah ; dan 1 1 . Rumah Sakit Umum Daerah. (\-t l CQ - I 1 1'"\ ,.i ; , , 1--,. � i... I '\..I '\. .J I � \..10 I I ; Satpol PP; Kecamatan.dan Kelurahan. Sekretariat DPRD; Inspektorat Kabupaten; HAnAn PP.mhP.rnAyAAn Masyarakat nan Pemerintahan nP.�A; Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

n.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; rn, Diria's Sosial, Terraga Kerja dan Tr'arrs'migrasi; Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Bina Marga dan Pengairan;
d.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
e.Dinas Perhubungan;
g.Staf .t\11!.i.
h.Kecamatan.
i.Kelurahan.

(2)Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak te1 pisahkan dari .Peraturan Daerah ini.
1. e.Satuan Polisi Pamong Praja.
2. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. f.Dirra.s Kornunikasi da.n !r1forr11a.tika; Asisten Pernerintahan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:
4. g.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
5. h.Dinas PP.rinn11�triAn nan Perdagangan;
  1. 1.Dinas Pertanian dan Peternakan; J. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
6. k.Dinas Perikanan dan Kelautan;
  1. 1.Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
  2. 3.Ketentuan huruf a dan huruf l Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. 2.Keterrtuan h'uruf c, hurlJf e dari lvur-uf h Pasal • a. • 1 . LJ. c. d_ e. r I. g. ,_ rr. 1. 1J - k.

Pasal 55

danPerikananPertanian, Keh u ta.11a..11; dan

o.Badan Lingkungan Hidup;
p.Badan Pelaksana Penyuluhan
q.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 54

( I] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otcnomi dan tugas pembarrtuan .

(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. berbunyi sebagai berikut:
2. a.Badan Kepegawaian Daerah; Asisten Administrasi membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:

Pasal 36

Untuk melaksanakan taigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( 1 ) , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi:

a.penyusunan program di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
e.pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;dan
1. 4.Ketentuan huruf b Pasal 36 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 5.BAB V Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7 Ketentuan Iruruf a sarrroai denzan huruf "" P"'"'"'1 c;c; • . ' ' ' ., . r... '"'................. ""'4...&...L ........ , .....t-'"4.J,. '"' ....... E> A ........ .,. .... ......, ""'-""IA..&. ""'""" a1uoan, sen1ngga
3. 6.Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: •

Pasal 56

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h . Kelompok . fa h:::ib=m Fungsional, 1) Seksi Kurikulum; 2) Seksi Kesiswaan;dan 3) Seksi Sarana Prasarana.
f.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:

Pasal 66

2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan TPK;dan 3) Sub Bagiat1 Perlengkapan dar1 Umurn. l) Seksi Analisis .Jabatan dan Pernberdayaan TPK;

c.Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari: 1) Seksi PAUD dan TK; 2) Seksi Pengembangan Seni Budaya dan Kajian Sejarah; dan 3) Seksi Pendidikan Kemasyarakatan dan Kursus.
d.Bidang Pendiciikan Dasar terdiri dari: 1) Seksi Kurikulum; 3) Seksi Sarana Prasarana.
e.Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari: _, ,... 1 • ,.. .,.. • 1 :.lj ;:;eKs1 l'>..es1swaan;aaiTJ.
f.peiaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud nAlAm Pasal 2 huruf c angka 5, mempunyai tugas melaksanakan urusan

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.BAB V Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: • ••

Pasal 67

penyelenggaraan trrusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah; dan pelaksariaan tugas lain yang disera hkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 2} Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya;

Pasal 68

pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

d.Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari: 1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB P2 dan BPHTB; 2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; dan 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB.
e.Bidang Pengawasan terdiri dari: 1) Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan 2) Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB;
b.Sek..retariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
c.Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya terdiri dari: 1) Seksi Peiayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan 1 1 • b • '1 ... , oerounyr se agar oerucut:

(2)Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I}, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat ( 1 ) , Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi: ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas; 1 1 . Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 67 diubah, sehingga
  1. 12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah dan huruf f Pasal 68 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: • n a.. b. c. ., d. e. f. •
2. f.Dihapus.
3. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
4. h.Kelompok .Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13.BAB V bagian Kelima belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagia.11 Keli111abelas Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
14.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 23

Pasal 55

Pasal 54

Pasal 36

Pasal 56

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 23

Pasal 55

Pasal 54

Pasal 36

Pasal 56

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2015