DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Prinsip Pengadaan Jasa Pemborongan dan Konsultasi; Lokasi; Pembiayaan; Jangka Waktu Pelaksanaan; Tata Cara Pembayaran; Penanggung Jawab; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan peningkatan pelayanan publik, diperlukan adanya sarana perkantoran berupa Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) yang representatif;
b.bahwa untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur penganggaran lebih dari satu tahun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; �
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan p Daerah tentang Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya; 1 •

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggung jawab dalam bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.
6.Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana Kegiatan tahun jamak (Multi years Contract) Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya.
7.Kegiatan tahun jamak (Multi years Contract) adalah kegiatan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Kontrak Tahun Jamak (Multi years Contract) yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
8.Penyedia Barang/Jasa Pemborongan adalah Badan Usaha yang Kegiatan usahanya menyediakan Barang/ Jasa Pemborongan.
9.Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi yang selanjutnya disebut Konsultan MK� adalah Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang di tetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultasi dalam bidang manajemen konstruksi. \
10.Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi ffisik pembangunan gedung.
11.Jasa Pemborongan adalah Layanan pekerjaan pelaksanaan kontruksi pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya atau pekerjaan lainnya yang perencanaan teknis dan pelaksanaannya ditetapkan dan/ atau diawasi oleh pengguna jasa.
12.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/ Jasa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya. Menetapkan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract), agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kepastian tersedianya anggaran selama pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
b.menjamin terlaksananya pembangunan Gedung Kantor DPRD yang pembangunannya akan dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari bagi penanggungjawab dan pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract), sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

he' f

Pasal 5

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya diserahkan kepada Konsultan MK.

Pasal 6

(1)Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)DPRD dapat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PRINSIP PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DAN KONSULTASI

Pasal 7

Pengadaan Jasa pemborongan/Kontraktor penyedia jasa pemborongan dan Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi/Konsultan MK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak (Multiyears Contract), yang dimulai dari Tahun 2015 0L sampai dengan Tahun 2017 atau selama 3 (tiga) tahun. L - BABV LOKASI

Pasal 8

(1)Pembangunan Gedung Kantor DPRD dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Pembiayaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya dilaksanaan dengan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah nilai Rp. 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk kegiatan konstruksi dan Rp. 1.145.374.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2015 sebesar: - Konstruksi Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) - Konsultan MK Rp. 208.250.000.- (Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2. b.Tahun Anggaran 2016 sebesar: - Konstruksi Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) - Konsultan MK Rp. 416.500.000.- (Empat Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. c.Tahun Anggaran 2017 sebesar: t - Konstruksi Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) - Konsultan MK Rp. 520.624.000.-(Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2014