DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup dan Pembiayaan; Pelaksanaan; Pembentukan, Tugas dan Wewenang Serta Pendanaan Forum TJSL; Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengamanatkan bahwa setiap Penanam Modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
c.bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu bersinergi dengan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif, efisien dan sating menguntungkan dan berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. B AB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara � Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. t
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kom.itmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umurnnya.
6.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang membidangi Penanaman Modal.
10.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya. 1 1 . Masyarakat adalah penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Kubu Raya.
12.Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan Negara yang dipisahkan.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah m.ilik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan daerah yang dipisahkan.
14.Cabang perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik secara kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor diwilayah daerah.
15.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
16.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai TJSL dimaksudkan untuk:

a.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program TJSL serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar intemasional terkait dengan pelaksanaan TJSL agar sesuai dengan program pembangunan daerah; dan
b.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL di daerah.

Pasal 3

TJSL bertujuan:

a.mengarahkan penyelenggaraan program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan;
b.mensinergikan pelaksanaan program TJSL dengan Pembangunan daerah; dan
c.mewujudkan kepedulian pelaku usaha dengan masyarakat disekitar lokasi usaha.
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. BAB rrr RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup TJSL berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan meliputi:
1. a.kesejahteraan sosial; dan
2. b.pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hid up.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan langsung dan tidak langsung menerima dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Bagi BUMN Pelaksanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan setelah melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam berita acara tentang ketetapan anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSL paling besar 2% (dua persen).
(2)Bagi perusahaan swasta pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB IV

PELAKSA.NAAN

Pasal 6

(1)Setiap perusahaan yang berada di daerah wajib melaksanakan TJSL.
(2)Pelaksana TJSL merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus pusat, cabang atau kantor perwakilan yang berkedudukan di daerah.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap UMKM.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan Program TJSL, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. a.menentukan program dan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSL yang akan dilaksanakan perusahaan,
2. b.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
3. c.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
4. d.menetapkan TJSL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
5. e.melaporkan kegiatan TJSL kepada Pemerintah Daerah.
(2)Dalam menentukan program masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perusahaan wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)Program TJSL meliputi:
1. a.program kemitraan dan bina lingkungan;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
3. c.program langsung pada masyarakat dibidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan, seru, budaya, ketrampilan; dan
4. d.infrastruktur.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha perusahaan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 9

Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSA.NAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSA.NAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007