DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Nomor: 25
Tahun: 2007
Ditetapkan: 26 April 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
c.bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
d.bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
e.bahwa . . .
e.bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2.Penanaman . . .
2.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9.Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10.Pelayanan . . .
10.Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan . . .
6. e.kebersamaan;
7. f.efisiensi berkeadilan;
8. g.berkelanjutan;
9. h.berwawasan lingkungan;
10. i.kemandirian; dan
11. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. b.menjamin
3. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(3)Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. b.membeli saham; dan
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

(1)Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
(2)Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
(3)Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1)Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
(3)Penanam . . .
(3)Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
1. a.modal;
2. b.keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
3. c.dana yang diperlukan untuk:
  1. 1.pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
  2. 2.penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
4. d.tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
5. e.dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
6. f.royalti atau biaya yang harus dibayar;
7. g.pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
8. h.hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
9. i.kompensasi atas kerugian;
10. j.kompensasi atas pengambilalihan;
11. k.pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
12. l.hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
1. a.kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
2. b.hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan . . .
4. c.pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
5. d.pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9

(1)Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
1. a.penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
2. b.pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
(2)Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1)Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2)Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perusahaan . . .
(4)Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (154)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2009

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014