DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal; Bagian Laba; Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja Perusahaan yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, maka perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang \'- Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi \ Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia f Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); '
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang • Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM •

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Raya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PDAM.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan DPRD Kabupaten Kubu Raya, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Non Kas adalah transaksi yang tidak melibatkan adanya uang kas, bentuk non kas dapat berupa uang ataupun perhitungan yang menyangkut penambahan maupun pengurangan baik aset maupun perubahan posisi dalam pos tertentu. � f ' • •

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyertaan modal daerah adalah untuk:

a.penghapusan Hutang PDAM Tirta Raya Kepada Pemerintah Pusat;
b.memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah; dan
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja PDAM, sehingga mampu melaksanakan kewajiban serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Raya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 7.779.551.330,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta Iima ratus Iima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan nncian:
1. a.tahun 2009 sebesar Rp. 1.119.727.330,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
2. b.tahun 2010 sebesar Rp. 3.560.513.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluhjuta Iima ratus tiga belas ribu rupiah);
3. c.tahun 2 0 1 1 sebesar Rp. 1.529.233.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
4. d.tahun 2012 sebesar Rp. 570.078.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
5. e.tahun 2013 Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Raya sebesar Rp. 29.123.080.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penyertaan Modal Daerah tersebut adalah hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
2. b.Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD dalam bentuk non kas.
(3)Dengan adanya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada � ayat (1) dan ayat (2), makajumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah yang disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Raya menjadi sebesar Rp. 36.902.631.330,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus / duajuta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). r
(4)Apabila penyertaan modal sampai dengan tahun 2016 sebagaimana ( dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah terpenuhi, Pemerintah Daerah I dapat menambah penyertaan modal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Raya dari bagian laba secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. •
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang .

Pasal 6

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal � t)e9aober 20 16 BUPATI KUBU RAYA,� c � > Diundangkan di �n�:.i:er zo<£, Pada tanggal.. . Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU R.A: "\ OOAN PRASETYO LEMSARAN OAERA KABUPATEN KUBU RAYA ' 8 .TAHUN .20l --·· NOMOR ....•..•.•............ --- NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( 8 /2016) • • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR � TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja Perusahaan yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara BUMN dan/atau BUMD. Penyertaan modal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dilakukan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka peningkatan perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 1 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perusahaan daerah Air Minum Tirta Raya sampai dengan tahun 2015 masih mempunyai hutang pada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 29.123.080.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). Bedasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan penyertaan Modal • • I. Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas maka perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Oleh karena itu penyertaan modal non kas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya, yang bersumber dari dana hibah non kas Pemerintah Pusat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Penyertaan Modal Daerah tahun 2009 sebesar Rp. 1.119.727.330.00 (satu milyar seratus Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari: 1 . Rp. 385.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sebagai pemisahan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pontianak sesuai berita acara serah terima nomor 500/1278.A/Ekon - C dan nomor 500/073/Ekon-A tanggal 2 1 Juli 2009: dan

2.Rp. 734.227.330,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang berasal dari ABPD pada belanja hibah sebagaimana naskah perjanjian hibah nomor 500/0337 /Ekbang dan nomor 03/0PDAM/11/2009 tanggal 2 1 Juli 2009. Huruf b Penyertaan modal daerah tahun 2010 sebesar Rp. 3.560.513.000,00 (tiga milyar lima ratus enampuluh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), berupa:
1.Pengadaan pompa dosing 1,5 HP 7-8 Bar sebesar Rp. 29.920.000,00 (dua pu1uh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
2.Rehabilitasi instalasi pengolahan air Arang Limbung sebesar Rp. 937.666.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3.Rehabilitasi booster Pondok Indah Lestari sebesar Rp. 412.525.000,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); • •
4.Pengadaan dan pekerjaan zoning Adi Sucipto sebesar Rp. 39.525.000,00 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5.Pengadaan dan pekerjaan zoning Arteri Supadio sebesar Rp. 38.587.000,00 (tiga puluh delapan juta ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6.Rehabilatasi pipa transmisi untuk suplai booster Pondok Indah Lestari sebesar Rp. 98.896.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan enam puluh ribu rupiah);
7.Pengadaan dan pemasangan pipa Sungai Raya Dalarn, Pondok Indah Lestari dan Arang Limbung sebesar Rp. l.332.434.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);dan
8.Pengadaan dan pemasangan connection house Sungai Raya Dalam dan Adi Sucipto sebesar Rp. 671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah) . Hurufc Penyertaan modal daerah tahun 2 0 1 1 sebesar Rp. l.529.233.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

l.Rehabilitasi booster Pondok Indah Lestari Desa Sungai Raya Kecamatan Suingai Raya sebesar Rp. 148.985.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
1. 2.Penambahan daya listrik booster Pondok Indah Lestari Desa Sui Raya Kecamatan Sui Raya sebesar Rp. 198.691.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam sembilan satu ribu rupiah);
2. 3.Perpipaan SPAM Kuala Dua Sungai Raya sebesar Rp. 496.003.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ribu rupiah);
3. 4.Perpipaan SPAM Sungai Kakap sebesar Rp. 497.296.000,00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. 5.Pengadaan Listrik SPAM Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya sebesar Rp. 89.309.000,00(delapan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah);dan
5. 6.Pengadaan listrik SPAM Sunagi Kakap Kecamatan Sungai Kakap sebesar Rp. 98.949.000,00 (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat Sembilan ribu rupiah). Hurufd Penyertaan modal daerah tahun 2012 sebesar Rp. 570.078.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) berupa kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku dengan jenis pekerjaan: 1 . Perpipaan SPAM Sungai Kakap Rp. 149.241.000,00 (seratus empat sebesar puluh • • sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
6. 2.Perpipaan jaringan distribusi Sungai Raya Dalam sebesar Rp. 420.837.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah. Hurufe Penyertaan modal daerah tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) berupa kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku dengan jenis pekerjaan: 1 . Biaya penyusunan perencanaan data base Rp. 30.352.000,00 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
7. 2.Pemasangan Jaringan pipa distribusi ± 150 mm sepanjang 177 Meter beserta accesorisnya sebesar Rp. 194.890.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di jalan Oriya Utama Korpri Sungai Raya Dalam;
8. 3.Pemasangan Jaringan pipa distribusi ± 75 mm sepanjang 402 Meter di Jalan M.Yunus beserta accesorisnya sebesar Rp. 194. 786. 000, - (Seratus sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
9. 4.Pemasangan Jaringan pipa distribusi ± 75 mm sepanjang 384 Meter di Jalan Buana dan jalan Melati sepanjang 393 mm beserta accesorisnya sebesar Rp. 189.987.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
10. 5.Pemasangan Jaringan pipa distribusi ± 100 mm sepanjang 198 Meter di jalan Lintas Cempaka dan Jaringan pipa distribusi ± 75 sepanjang 948 meter di JI. Oriya Korpri beserta accesorisnya sebesar Rp.194.994.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
11. 6.Pemasangan Jaringan pipa distribusi ±75 mm sepanjang 348 meter di Gang Cempaka I, Gang Cempaka II sepanjang 400 meter, Gang Teratai sepanjang 350 meter dan Gang Hanura 53 Meter beserta accesorisnya sebesar Rp.194. 991.000, (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Ayat (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Min um sebesar Rp. 29.123.080.000.00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berberituk non kas (bukan berupa uang) yang di masukkan dalam APBD Kabupaten Kubu Raya untuk di salurkan ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya dalam bentuk Penyertaan Modal daerah guna penghapusan Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya sejumlah tersebut diatas. • • Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Bentuk pelaksanaan penyertaan modal daerah berupa hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016