Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.05/2016
- Nomor
- 31/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
1 3. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepala daerah, atau direksi PDAM dengan badan usaha.
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II Bagian Kedua Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai:
Bagian Ketiga Tujuan
Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk:
BAB II PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
BAB II
i l' I www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
( 1) (2)
CoD ditetapkan tanggal 30 Juni 2015. Dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah CoD pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas kewajiban pokok.
sebagai
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), tidak dikenakan Bunga terhitung sejak tanggal CoD.
Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang masih mempunyai kewajiban yang belum jatuh tempo, mengikuti cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tidak dikenakan biaya percepatan pembayaran sebagaimana ketentuan dalam perjanjian penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan/atau rekening dana pembangunan daerah.
( 1) PDAM yang melakukan KSO dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN KEWAJIBAN POKOK DAN KEWAJIBAN NON POKOK
BAB III
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)