DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.05/2016

Nomor: 31/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pmJaman luar negen, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012;
b.bahwa sehubungan dengan pencapaian target akses aman air minum 100% (seratus perseratus) pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah A'.ir Minum;
c.bahwa dalam rangka perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu meningkatkan efektivitas dan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 3 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
5.Bunga/Biaya Administrasi (khusus untuk perJanJian plnJaman Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah) yang selanjutnya disebut Bunga adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
6.Tunggakan Pokok adalah Piutang Negara berupa pokok yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
7.Tunggakan Non Pokok adalah Piutang Negara berupa bunga, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
8.Cut-off Date yang selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kewajiban dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
9.Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
10.Penghapusan Secara Mutlak adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 1 3. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepala daerah, atau direksi PDAM dengan badan usaha.
14.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai:

a.PDAM yang mempunyai kualitas utang macet;
b.PDAM yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara, namun belum mendapatkan penetapan Penghapusan Secara Mutlak; dan
c.PDAM yang sedang dalam pengurusan PUPN.

Pasal 3

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara;
b.mengurangi beban keuangan PDAM;
c.memperbaiki manajemen PDAM; dan
d.meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

BAB II

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Pasal 4

(1)Penyelesaian Piutang Negara meliputi penyelesaian atas:
1. a.kewajiban pokok; dan
2. b.kewajiban non pokok.
(2)Kewajiban pokok sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) huruf a meliputi:
1. a.Tunggakan Pokok sampai dengan CoD; dan/atau
2. b.utang pokok yang belum jatuh tempo. i l' I www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(3)Kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tunggakan Non Pokok sampai dengan CoD. ( 1)
(2)

Pasal 5

CoD ditetapkan tanggal 30 Juni 2015. Dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah CoD pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas kewajiban pokok.

(3)Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas kewajiban pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dimaksud diperhitungkan pembayaran kewajiban non pokok.

Pasal 6

sebagai

(1)Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM dilakukan dengan cara:
1. a.pembayaran · seluruh kewajiban pokok dan penghapusan seluruh kewajiban non pokok; atau
2. b.pembayaran seluruh kewajiban pokok dan/ atau pembayaran seluruh kewajiban non pokok.
(2)Penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a berlaku bagi PDAM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai kewajiban non pokok sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. b.telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban pokok paling lambat tanggal 26 Februari 2016.
(3)PDAM yang hanya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, namun telah memberikan komitmen kepada Menteri c.q Direktur Jenderal untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pokok, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti penyelesaian Piutang Negara dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(4)PDAM yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti penyelesaian Piutang Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b.
(5)Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dapat dilakukan dengan mekanisme kompensasi atas penyaluran dana dari Pemerintah kepada Pemda selaku pemegang saham PDAM sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), tidak dikenakan Bunga terhitung sejak tanggal CoD.

Pasal 8

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang masih mempunyai kewajiban yang belum jatuh tempo, mengikuti cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tidak dikenakan biaya percepatan pembayaran sebagaimana ketentuan dalam perjanjian penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan/atau rekening dana pembangunan daerah.

Pasal 9

( 1) PDAM yang melakukan KSO dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berlaku bagi PDAM yang melakukan KSO yang mengakibatkan:
1. a.penyerahan pembangunan dan pengelolaan seluruh pengembangan sistem penyediaan air minum di dalam seluruh wilayah pelayanan PDAM kepada badan usaha yang merupakan pihak dalam KSO; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
2. b.perubahan status badan hukum atau hilangnya keberadaan PDAM;
3. c.mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset PDAM yang ada sebelum KSO; dan
4. d.mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset hasil KSO kepada badan usaha yang merupakan pihak dalam KSO.
(3)PDAM yang mempunya1 KSO dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan cara penyelesaian Piutang Negara berupa penjadwalan kembali kewajiban pokok dan kewajiban non pokok.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN KEWAJIBAN POKOK DAN KEWAJIBAN NON POKOK

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara PDAM mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)PDAM yang masih dalam pengurusan PUPN dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pmJaman luar negen, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012;
b.bahwa sehubungan dengan pencapaian target akses aman air minum 100% (seratus perseratus) pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah A'.ir Minum;
c.bahwa dalam rangka perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu meningkatkan efektivitas dan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 3 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
5.Bunga/Biaya Administrasi (khusus untuk perJanJian plnJaman Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah) yang selanjutnya disebut Bunga adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
6.Tunggakan Pokok adalah Piutang Negara berupa pokok yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
7.Tunggakan Non Pokok adalah Piutang Negara berupa bunga, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
8.Cut-off Date yang selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kewajiban dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
9.Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
10.Penghapusan Secara Mutlak adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 1 3. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepala daerah, atau direksi PDAM dengan badan usaha.
14.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai:

a.PDAM yang mempunyai kualitas utang macet;
b.PDAM yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara, namun belum mendapatkan penetapan Penghapusan Secara Mutlak; dan
c.PDAM yang sedang dalam pengurusan PUPN.

Pasal 3

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara;
b.mengurangi beban keuangan PDAM;
c.memperbaiki manajemen PDAM; dan
d.meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

BAB II

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Pasal 4

(1)Penyelesaian Piutang Negara meliputi penyelesaian atas:
1. a.kewajiban pokok; dan
2. b.kewajiban non pokok.
(2)Kewajiban pokok sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) huruf a meliputi:
1. a.Tunggakan Pokok sampai dengan CoD; dan/atau
2. b.utang pokok yang belum jatuh tempo. i l' I www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(3)Kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tunggakan Non Pokok sampai dengan CoD. ( 1)
(2)

Pasal 5

CoD ditetapkan tanggal 30 Juni 2015. Dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah CoD pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas kewajiban pokok.

(3)Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas kewajiban pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dimaksud diperhitungkan pembayaran kewajiban non pokok.

Pasal 6

sebagai

(1)Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM dilakukan dengan cara:
1. a.pembayaran · seluruh kewajiban pokok dan penghapusan seluruh kewajiban non pokok; atau
2. b.pembayaran seluruh kewajiban pokok dan/ atau pembayaran seluruh kewajiban non pokok.
(2)Penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a berlaku bagi PDAM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai kewajiban non pokok sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. b.telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban pokok paling lambat tanggal 26 Februari 2016.
(3)PDAM yang hanya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, namun telah memberikan komitmen kepada Menteri c.q Direktur Jenderal untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pokok, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti penyelesaian Piutang Negara dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(4)PDAM yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti penyelesaian Piutang Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b.
(5)Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dapat dilakukan dengan mekanisme kompensasi atas penyaluran dana dari Pemerintah kepada Pemda selaku pemegang saham PDAM sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), tidak dikenakan Bunga terhitung sejak tanggal CoD.

Pasal 8

Pasal 9

( 1) PDAM yang melakukan KSO dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berlaku bagi PDAM yang melakukan KSO yang mengakibatkan:
1. a.penyerahan pembangunan dan pengelolaan seluruh pengembangan sistem penyediaan air minum di dalam seluruh wilayah pelayanan PDAM kepada badan usaha yang merupakan pihak dalam KSO; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
2. b.perubahan status badan hukum atau hilangnya keberadaan PDAM;
3. c.mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset PDAM yang ada sebelum KSO; dan
4. d.mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset hasil KSO kepada badan usaha yang merupakan pihak dalam KSO.
(3)PDAM yang mempunya1 KSO dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan cara penyelesaian Piutang Negara berupa penjadwalan kembali kewajiban pokok dan kewajiban non pokok.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN KEWAJIBAN POKOK DAN KEWAJIBAN NON POKOK

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara PDAM mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)PDAM yang masih dalam pengurusan PUPN dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 8 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 8 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2016