DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 2, Pasal 10, Pasal 23, pasal 24, pasal 27, pasal 32, pasal 41, pasal 55, pasal 60, pasla 61, pasal 64, pasal 67, pasal 69, pasal 70, pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Mengingat 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 r Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 37) diubah sebagai berikut: I •

(1)
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, PPKD dilarang melakukan pungutan terhadap calon Kepala Desa. Dalam hal PPKD melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diberhentikan.

3.Ketentuan Pasal 23 huruf g dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
1. 1.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalamjangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pernilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.
(3a)Bupati mengelompokan desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak dengan memperhatikan berakhimya masa jabatan Kepala Desa.
(3b)Pengelompokan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3c)Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat ditetapkan sebagai calon dan menyatakan ikut pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk cuti dan membuat surat pemyataan pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa diatas kertas bersegel atau bermaterai kepada Bu pati.
(3d)Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) memuat kesediaan pengunduran diri apabila terpilih atau tidak terpilih pada saat dilantiknya Kepala Desa terpilih.
(4)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

2.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal lOA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA I •

b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dokter;
1. 1.tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
n.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
o.bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
p.tidak sedang menjadi Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
q.tidak sebagai pengguna atau pengedar narkotika; dan
r.bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.
1. 4.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dihapus, huruf s dan huruf t diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pada saat melakukan pendaftaran, bakal calon Kepala Desa harus melampirkan:
1. a.permohonan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
2. b.dihapus;
3. c.foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/ a tau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
4. d.foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;
5. e.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. h.surat keterangan catatan kepolisian;
  1. 1.surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri; J. surat keterangan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
9. k.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit umum daerah;
  1. 1.surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
10. m.surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
11. n.surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
12. o.surat pemyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dari yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
13. p.surat pemyataan belum pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
14. q.surat pemyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
15. r.surat penyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
16. s.surat rekomendasi/izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila bakal calon merupakan Aparatur Sipil Negara sedangkan untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. t.surat penyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
18. u.surat penyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. v.surat pemyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba;dan
20. w.pas photo wama ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan dan pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf m sampai dengan huruf u diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan periode berikutnya kepada Bupati.
(2a)Keputusan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diputuskan melalui musyawarah desa dengan Keputusan BPD.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

6.Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (4) tidak boleh mengundurkan diri.
(2)Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Oesa selama 1 (satu) periode pemilihan Kepala Desa di Daerah.

7.Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak diseluruh desa pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pemungutan suara dilaksanakan didalam wilayah desa yang bersangku tan.
(3)Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, calon Kepala Oesa yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
(4)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS yang diawasi oleh Panitia Pengawas.
(5)Pemerintah Daerah dan Camat dapat melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

8.Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal SSA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal SSA

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 60A dan Pasal 60B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan dinyatakan gugur, dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(2)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

10.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

11.Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
(2)Kepala Desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
(3)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(4)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(5)Penunjukan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 67 huruf a angka 1 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka la dan angka 1 b dan angka 6 diubah, huruf b ditambah 1 (satu) angka yakni angka 10 (sepuluh), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…