DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa; Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pegawai Negeri Sebagai Calon Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Penyelesaian Kebertaan Hasil Pemilihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
b.bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan memperhatikan bertambahnya jumlah penduduk desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan perkembangan lingkungan serta nalar masyarakat setempat yang bercirikan desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 3 8 ) ; �
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi fx. Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik ' I In d o n esi a Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan f Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentangf Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092}; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PEN CALO NAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang· disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. 1 1 . Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2 1 . 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. PPKD tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Panitia Pengawas adalah panitia yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/ pelaksanaan pemilihan kepala desa guna menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKD untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Baka! Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjaringan PPKD ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala desa. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpian para bakal calon kepala desa. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPI' Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPI' adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. �f t

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

( 1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak.

(2)Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. {3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan interval waktu Paling lama 2 (dua) tahun sekali.
(4)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah daerah.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

( 1) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, PPKD dengan persetujuan BPD mengadakan musyawarah untuk menunda waktu pelaksanaan pemilihan pada periode berikutnya.

(2)Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa selama masa penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

( 1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. ( 1)
(2)

Pasal 5

Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk PPKD tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati. Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala desa terhadap PPKD tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.Penetapan suara.

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan PPKD oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.

Pasal 8

Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1)BPD memproses pemilihan kepala desa dengan membentuk PPKD termasuk Panitia Pengawas paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
(2)PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(3)Susunan PPKD terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang anggota atau 4 (empat) orang anggota.
(4)KPPS Desa dibentuk dan ditetapkan oleh PPKD.
(5)Susunan KPPS desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
(6)KPPS Desa dibentuk sebanyak jumlah TPS.
(7)Susunan Panitia Pengawas terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
(8)Ketua dan anggota BPD tidak boleh merangkap sebagai PPKD dan Panitia Pengawas.
(9)PPKD dan Pengawas Pemilihan dibentuk berdasarkan hasil rapat dengan musyawarah dan mufakat. ( 10) PPKD melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon penjaringan dan penyaringan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD. \ �f I ( 1 1 ) Panitia Pengawas melaksanakan pengawasan jalannya pemilihan kepala desa serta memberikan masukan, saran dan perbaikan kepada PPKD dan calon kepala desa apabila terjadi kekeliruan dan pelanggaran.
(12)Ketentuan lebih lanjut tentang pembubaran susunan keanggotaan, masa jabatan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015