DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 387

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; BARANG MILIK DAERAH; PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH; PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH; PENGADAAN; PENGGUNAAN; PEMANFAATAN; PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; PENILAIAN; PEMINDAHTANGANAN; PEMUSNAHAN; PENGHAPUSAN; PENATAUSAHAAN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; GANTI RUGI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWARILAN RARTAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengelola barang milik Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Unit Kelja adalah bagian dari perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat pNs adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
10.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelolaan BMD dan selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja. atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
16.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/ atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
17.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
18.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional unum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan adrhinistrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
21.Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
22.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilal Pemerintah Daerah.
24.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek Penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
25.Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
26.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
27.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah daftar barang yang digunakan untuk mencatat barang yang berada dalaln ruangan.
29.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
30.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk administratif, fisik dan tindakan upaya hukum.
31.Pengguna.an adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
32.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
33.Sewa adalah Pemanfaatan 13MD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
34.Pinjarn Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
35.Kelja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
36.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu,
37.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
38.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kelja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
40.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar pemerintah kabupaten/kota, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar pemerintah kabupaten/ kota, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
43.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
44.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
45.Penghapusan a.dalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/ Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/ Daerah.
48.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
49.Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
50.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimilki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
52.Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMD berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara dan/atau PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
53.Pihak Lain adalah pihak selain kementerian/1embaga dan Pemerintah Daerah.
54.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagal pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umurrmya.
55.Surat Permintaan Barang yang selanjutnya disingkat SPB adalah surat permintaan BMD dari unit kelja pada Perangkat Daerah.
56.Surat Perintah Penyaluran Barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah surat perintah menyalurkan BMD yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan.
57.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen bukti penyerahan BMD. BAB 11 BARANG MILIK DABRAH

Pasal 2

(1)BMD meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. b.BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran ata.s tagihan kepada Pemerintah Daerah.
(3)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapa.t disita sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengka.pi dokumen pengadaan.
(5)BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(6)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat berwujud maupun tidak berwujud. PasaJ 3 BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga intemasional sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b alltara lain berasal dari:

a.kontrak karya;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerja sama;
d.peljanjian dengan negara lain/lembaga intemasional; dan
e.kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
a.menetapkan kebijakan Pengelolaan BMD;
b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD;
c.menetapkan kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul pemindahtanganan, Pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
1. 9.menyetujui usul Pemanfa.atan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
h.menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.

BAB ILL

PEWABAT PENGELOIA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD; dan
1. 9.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan BMD selahai Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejaba.t Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggimg jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepa.da Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD ;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi BMD;
  1. 9.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
(3)
(1)
(2)dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
1. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
2. i.membantu Pengelola Barang dalaln pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD; dan
3. j.menyusun laporan BMD.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung j awab :

a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
b.menga.jukan permohonan penetapan sta.tus Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melakukan pencatatan dan lnventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
1. 9.menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna bulanan, laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Baran8.

Pasal 10

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada. Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3)Penetapan Kuasa pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kelja, lokasi, kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat penatausahaan pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat penatausahaan pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan BMD pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan Inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
  1. 9.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengums Barang Pembantu;
7. h.memberikan persetujuan atas SPB dengan menerbitkan SPPB untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan;
8. i.meneliti dan memverifikasi KIR setiap semester dan setiap tahun;
9. j.melakukan verifikasi sebagal dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
10. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 12

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatau sahaan Barang ;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetuj uan dalaln penyusunan rencana kebutuhan Pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbanga.n oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
  1. 9.menyimpan salinan dokumen laporan barang pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
7. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan
8. i.merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan BMD.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/Penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 13

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati a.tas usul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
2. b.menyiapkan usulan perrnohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan lnventarisasi BMD;
4. d.membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
  1. 9.menyiapkan dokumen pengajuan usulari Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
7. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
8. i.menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
9. j.mengajukan SPB kepada pejabat penatausahaan Barang Pengguna;
10. k.menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; I. membuat KIR semesteran dan tahunan; in. memberi label BMD;
11. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
12. o.melakukan stock oprLczme barang persediaan;
13. p.menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan Dokumen Kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan;
14. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna dan laporan BMD; dan
15. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalaln melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/Penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 14

(1)Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jundah barang yang dikelola, beban kelja, 1okasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bervenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMD;
4. d.membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Baran8;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
  1. 9.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMD ;
7. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
8. i.menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
9. j.mengajukan SPB kepada Kuasa pengguna Barang;
10. k.menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat KIR semesteran dan tahunan; in. memberi label BMD;
11. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD ber.dasarkan pengecekan fisik barang;
12. o.melakukan stock op7iame barang persediaan;
13. p.menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan Dokumen Kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan;
14. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
15. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ Penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD .

Isi peraturan

Teks387PDFHirarki

Memuat teks peraturan…