DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan karaoke 3.Penataan hiburan karaoke 4.Peran Serta Masyarakat 5.Tindakan Penertiban Penutupan usaha, Hiburan Diskotik, Kelab malam, Pub, dan Karaoke, Serta Hiburan karaoke 6.Penyidikan 7.Ketentuan Pidana 8.Ketentuan Lain-lain 9.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5.Usaha hiburan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
6.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati oleh masyarakat dengan atau tanpa dipungut biaya serta tidak melanggar kesusilaan.
7.Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.
8.Kelab malam atau sebutan lain adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
9.Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
10.Karaoke adalah tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan atau tanpa pemandu Karaoke.
11.Hotel Bintang Lima adalah adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang lima.

BAB II

USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN KARAOKE 4

Pasal 2

Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di wilayah Daerah.

BAB III

PENATAAN HIBURAN KARAOKE

Pasal 3

(1)Orang pribadi atau Badan di Daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas hotel dan tidak dipungut biaya.
(2)Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah hotel bintang 5 (lima).
(3)Penyelenggaraan hiburan karaoke tidak memperoleh izin tersendiri tetapi merupakan bagian dari izin usaha Hotel.
(4)Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hiburan karaoke yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi atau perlombaan.

Pasal 4

(1)Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang :
1. a.melanggar kesusilaan;
2. b.melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban;
3. c.menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik- bilik;
4. d.menyediakan jasa pemandu karaoke dan penari;
5. e.menyelenggarakan hiburan karaoke melebihi pukul 23.00 WIB;
6. f.menyelenggarakan hiburan karaoke selama bulan suci ramadhan dan hari besar keagamaan; dan
7. g.menyediakan minuman beralkohol.
(2)Orang pribadi atau Badan yang melanggar pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan Karaoke, serta penataan hiburan karaoke. 5
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah.

BAB V

TINDAKAN PENERTIBAN PENUTUPAN USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN KARAOKE, SERTA HIBURAN KARAOKE

Pasal 6

(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta penataan hiburan karaoke.
(2)Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta penataan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah berwenang untuk menutup usaha diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta hiburan karaoke.
(3)Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan peringatan atau teguran.
(4)Apabila Peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan dan/atau pembongkaran kamar/bilik.
(5)Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tindakan penertiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 7

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 6 pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

(1)Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum maka ancaman pidananya dikenakan kepada pengurus/pimpinan.
(3)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 7

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020