Ayat (1) Indeks bangunan terdiri dari indeks kegiatan dan indeks parameter terintegrasi.
a.Indeks Kegiatan Indeks Kegiatan meliputi :
1.Bangunan Gedung NO KEGIATAN INDEKS 1 Bangunan Gedung Baru 1,00 2 Rehabilitasi / Renovasi
a.Rusak Sedang 0,45
b.Rusak Berat 0,65 3 Pelestarian / pemugaran
a.Pratama, sebesar 0,65
b.Madya, sebesar 0,45
c.Utama, sebesar 0,30
2.Prasarana Bangunan Gedung NO KEGIATAN INDEKS 1 Pembangunan Baru 1,00 2 Rehabilitasi / Renovasi
a.Rusak Ringan 0
b.Rusak Sedang 0,45
c.Rusak Berat 0,65 Kategori Tingkat Kerusakan Bangunan Adalah sebagai berikut :
363
1.Rusak Ringan adalah kerusakan bangunan seluas 1 % (satu persen) sampai 25 % (dua puluh lima persen) dari luas seluruh bangunan;
2.Rusak Sedang adalah kerusakan bangunan seluas 26 % (dua puluh enam persen) sampai 50 % (lima puluh persen) dari luas seluruh bangunan;
3.Rusak Berat adalah kerusakan bangunan seluas 51 % (lima puluh satu persen) sampai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari luas seluruh bangunan.
b.Indeks Parameter Indeks Parameter, meliputi :
1.Bangunan gedung
a) Indeks fungsi bangunan gedung : 1) Indeks fungsi hunian, ditetapkan sebagai berikut : (a) untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana, sebesar 0,05; (b) untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana, sebesar 0,50. 2) Indeks fungsi keagamaan, sebesar 0,00; 3) Indeks fungsi usaha, sebesar 3,00; 4) Indeks fungsi sosial dan budaya, ditetapkan sebagai berikut : (a) untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan 364 gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif, sebesar 0,00; (b) untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara, sebesar 0,65; 5) Indeks fungsi khusus, sebesar 2,00; 6) Indeks fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00; Indeks klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut: 1) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 : (a) sederhana, sebesar 0,40; (b) tidak sederhana, sebesar 0,70; (c) khusus, sebesar 1,00; 2) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 : (a) darurat, sebesar 0,40; (b) semi permanan, sebesar 0,70; (c) permanen, sebesar 1,00; 3) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 : (a) rendah, sebesar 0,40; (b) sedang, sebesar 0,70; (c) tinggi, sebesar 1,00; 4) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 : (a) Zona I /minor, sebesar 0,10; 365 (b) Zona II /minor, sebesar 0,20; (c) Zona III /sedang, sebesar 0,40; (d) Zona IV /sedang, sebesar 0,50; (e) Zona V /kuat, sebesar 0,70; (f) Zona VI /kuat, sebesar 1,00; 5) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 : (a) rendah, sebesar 0,40; (b) sedang, sebesar 0,70; (c) tinggi, sebesar 1,00; 6) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis / tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 : (a) rendah (1 (satu) s/d 2 (dua) lantai), sebesar 0,40; (b) sedang (3 (tiga) s/d 5 (lima) lantai), sebesar 0,70; (c) tinggi (di atas 5 (lima) lantai), sebesar 1,00; 7) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 : (a) Negara dan yayasan, sebesar 0,40; (b) Perorangan, sebesar 0,70; (c) Badan Usaha, sebesar 1,00; b) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut: 1) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks 366 sebesar 0,40; 2) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; 3) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 tahun diberi indeks sebesar 1,00; c) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement) di atas/ bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
2.Prasarana bangunan gedung
a) Yang dimaksud dengan prasarana bangunan gedung adalah bangunan pelengkap bangunan induk seperti kontruksi pembatas/penahan/ pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/ gardu, dan konstruksi reklame/ papan nama. b) Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana, 367 bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat; c) Indeks prasarana bangunan gedung selain ketentuan sebagaimana diatur pada huruf b ditetapkan sebesar 1,00; d) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %. Ayat (2)
a.Rumus Retribusi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru Keterangan :
L : Luas Bangunan It : Indeks Parameter Terintegrasi 1,00 : Indeks Bangunan Gedung Baru HSbg : Harga Satuan Bangunan Gedung Rumus Indeks Parameter Terintegrasi (It): Ret Izin = L x It x 1,00 x HSbg It = IFB x ((IK1 x bobot) + (IP x bobot) + (IRk x bobot) + (IZg x bobot) + (IL x bobot) + (IK2 x bobot) + (IK3 x bobot)) x IW 368 Keterangan : It : Indeks Parameter Terintegrasi IFB : Indeks Fungsi Bangunan IK 1 : Indeks Kompleksitas IP : Indeks Permanensi IRk : Indeks Resiko Kebakaran IZg : Indeks Zona Gempa IL : Indeks Lokasi Kepadatan Bangunan Gedung IK 2 : Indeks Ketinggian Bangunan Gedung IK 3 : Indeks Kepemilikan IW : Indeks Waktu
b.Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung Keterangan :
L : Luas Bangunan It : Indeks Parameter Terintegrasi Tk : Indeks Tingkat Kerusakan HSbg : Harga Satuan Bangunan Gedung Rumus Indeks Parameter Terintegrasi (It) sama dengan Indeks Parameter Terintegrasi pada rumus Indeks Terintegrasi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru.
c.Retribusi Izin Prasarana Bangunan Gedung Baru.
Ret Izin = V x I x 1,00 x HSpbg Ret Izin = L x It xTk x HSbg 369 Keterangan : V : Volume Bangunan I : Indeks 1,00 : Indeks Bangunan Gedung Baru HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
d.Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Bangunan Gedung Baru.
Ret Izin = V x I x Tk x HSpbg Keterangan : V : Volume Bangunan I : Indeks 1,00 : Indeks Bangunan Gedung Baru HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 370 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 30 Desember 2015 BUPATI KUDUS, ttd. M U S T H O F A Diundangkan di Kudus pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd. NOOR YASIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 15. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2015) 371 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN I. UMUM Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan dari masyarakat atas besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Reribusi Izin Mendirikan Bangunan, adanya komponen indeks paramater bangunan gedung dalam penghitungan tarif yang belum dimasukkan, serta adanya perubahan dalam pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud Perubahan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a.Perubahan besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan (HSpbg);
b.Perubahan pengaturan dalam pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi; dan 372
c.Perubahan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Reribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan mendasarkan pada:
1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 191.