(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
a) Bidang Pendidikan; dan b) Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
a) Bidang Kebudayaan; dan b) Bidang Pariwisata;
3.Dinas Kesehatan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
a) Bidang Sosial; b) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan c) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
a) Bidang Tenaga Kerja; b) Bidang Perindustrian; dan 5 c) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9.Dinas Perdagangan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
10.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
a) Bidang Komunikasi dan Informatika; b) Bidang Statistik; dan c) Bidang Persandian;
11.Dinas Perhubungan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
a) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan b) Bidang Pertanahan;
13.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan b) Bidang Lingkungan Hidup;
14.Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
a) Bidang Pertanian; b) Bidang Pangan; dan c) Bidang Perikanan;
15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
a) Bidang Kearsipan; dan b) Bidang Perpustakaan;
16.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari :
a) Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan b) Sub Urusan Kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
6
2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang :
a) Perencanaan; dan b) Penelitian dan Pengembangan.
f.Kecamatan terdiri dari :
1.Kecamatan Kota merupakan Tipe A;
2.Kecamatan Jati merupakan Tipe A;
3.Kecamatan Undaan merupakan Tipe A;
4.Kecamatan Mejobo merupakan Tipe A;
5.Kecamatan Jekulo merupakan Tipe A;
6.Kecamatan Kaliwungu merupakan Tipe A;
7.Kecamatan Dawe merupakan Tipe A;
8.Kecamatan Gebog merupakan Tipe A; dan
9.Kecamatan Bae merupakan Tipe B.
(2)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, Kelurahan yang telah ada merupakan perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.