DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 3.Unit Pelaksana Teknis 4.Staf Ahli 5.Pengisisan Jabatan Perangkat Daerah 6.Ketentuan Lain 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 3
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8.Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
14.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja besar.
15.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja sedang, kecuali untuk Kecamatan Tipe B merupakan kategori beban kerja kecil.
16.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. 4

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan: a) Bidang Pendidikan; dan b) Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  2. 2.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan: a) Bidang Kebudayaan; dan b) Bidang Pariwisata;
  3. 3.Dinas Kesehatan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan: a) Bidang Sosial; b) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan c) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan: a) Bidang Tenaga Kerja; b) Bidang Perindustrian; dan 5 c) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  9. 9.Dinas Perdagangan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
  10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan: a) Bidang Komunikasi dan Informatika; b) Bidang Statistik; dan c) Bidang Persandian;
  11. 11.Dinas Perhubungan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
  12. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan b) Bidang Pertanahan;
  13. 13.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan b) Bidang Lingkungan Hidup;
  14. 14.Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan: a) Bidang Pertanian; b) Bidang Pangan; dan c) Bidang Perikanan;
  15. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan: a) Bidang Kearsipan; dan b) Bidang Perpustakaan;
  16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari : a) Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan b) Sub Urusan Kebakaran;
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan; 6
  2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
  3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang : a) Perencanaan; dan b) Penelitian dan Pengembangan.
6. f.Kecamatan terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Kota merupakan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Jati merupakan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Undaan merupakan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Mejobo merupakan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Jekulo merupakan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Kaliwungu merupakan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Dawe merupakan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Gebog merupakan Tipe A; dan
  9. 9.Kecamatan Bae merupakan Tipe B.
(2)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, Kelurahan yang telah ada merupakan perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga terdapat UPT berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 7

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada Dinas Kesehatan terdapat UPT berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli, berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
(5)Kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB V

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2020