DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kudus

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 7, penghapusan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kudus, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Tipe B; 3
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Pendidikan; dan b) Kepemudaan dan Olahraga;
  2. 2.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Kebudayaan; dan b) Pariwisata;
  3. 3.Dinas Kesehatan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Sosial; b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan c) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Tenaga Kerja; b) Perindustrian; dan c) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  9. 9.Dinas Perdagangan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
  10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Komunikasi dan Informatika; b) Statistik; dan c) Persandian; 4
  11. 11.Dinas Perhubungan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
  12. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan b) Pertanahan;
  13. 13.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan b) Lingkungan Hidup;
  14. 14.Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Pertanian; b) Pangan; dan c) Kelautan dan Perikanan;
  15. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang: a) Kearsipan; dan b) Perpustakaan;
  16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari: a) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan b) Sub Urusan Kebakaran;
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang: a) Kepegawaian; dan b) Pendidikan dan Pelatihan;
  3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang: a) Perencanaan; dan b) Penelitian dan Pengembangan;
6. f.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Kota Kudus merupakan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Jati merupakan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Undaan merupakan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Mejobo merupakan Tipe A; 5
  5. 5.Kecamatan Jekulo merupakan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Kaliwungu merupakan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Dawe merupakan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Gebog merupakan Tipe A; dan
  9. 9.Kecamatan Bae merupakan Tipe B;
7. g.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Intensitas Sedang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. h.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Klasifikasi A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bencana.
(2)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Kelurahan yang telah ada merupakan perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan selain UPT, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah kabupaten.

3.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 15 dihapus. 6 Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179); dan
b.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 142), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 10 Mei 2022 BUPATI KUDUS, H A R T O P O Diundangkan di Kudus pada tanggal 11 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, SAM’ANI INTAKORIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-71/2022). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS I. UMUM Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan dalam rangka penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan evaluasi dalam rangka penataan terhadap kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi besaran organisasi, tugas dan fungsi tata kerja. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dimaksud dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus layak untuk ditingkatkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta pengelolaan kepegawaian sehingga perlu diatur tersendiri. 2 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perhitungan Variabel Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta beban kerja dan kompleksitas tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bahwa tipelogi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus yang merupakan Tipe C sudah tidak sesuai dan perlu ditingkatkan menjadi Tipe B; Bahwa berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tanggal 16 November 2021 Nomor B.1385/BNPB/SU/HK.08/11/2021 Hal Rekomendasi dan Permohonan Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, serta analisa indeks risiko bencana daerah, beban kerja, dan kebutuhan Kabupaten Kudus yang cukup tinggi, diperlukan upaya berupa restrukturisasi kelembagaan BPBD Kabupaten Kudus dengan meningkatkan klasifikasi BPBD dari Klasifikasi B menjadi Klasifikasi A guna mengoptimalkan koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kudus. Sehubungan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan guna optimalisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Intensitas Sedang adalah tipelogi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan beban kerja sedang. huruf h Klasifikasi A adalah tipelogi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan beban kerja tinggi. Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 12

Dihapus. 3 Angka 4

Pasal 13

Dihapus. Angka 5

Pasal 15

Dihapus. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 252.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 3 Tahun 2016