Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 7, penghapusan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 7, penghapusan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) diubah sebagai berikut:
3
a) Pendidikan; dan b) Kepemudaan dan Olahraga;
a) Kebudayaan; dan b) Pariwisata;
a) Sosial; b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan c) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
a) Tenaga Kerja; b) Perindustrian; dan c) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
a) Komunikasi dan Informatika; b) Statistik; dan c) Persandian; 4
a) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan b) Pertanahan;
a) Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan b) Lingkungan Hidup;
a) Pertanian; b) Pangan; dan c) Kelautan dan Perikanan;
a) Kearsipan; dan b) Perpustakaan;
a) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan b) Sub Urusan Kebakaran;
a) Kepegawaian; dan b) Pendidikan dan Pelatihan;
a) Perencanaan; dan b) Penelitian dan Pengembangan;
5
6 Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 10 Mei 2022 BUPATI KUDUS, H A R T O P O Diundangkan di Kudus pada tanggal 11 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, SAM’ANI INTAKORIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-71/2022). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS I. UMUM Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan dalam rangka penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan evaluasi dalam rangka penataan terhadap kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi besaran organisasi, tugas dan fungsi tata kerja. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dimaksud dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus layak untuk ditingkatkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta pengelolaan kepegawaian sehingga perlu diatur tersendiri. 2 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perhitungan Variabel Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta beban kerja dan kompleksitas tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bahwa tipelogi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus yang merupakan Tipe C sudah tidak sesuai dan perlu ditingkatkan menjadi Tipe B; Bahwa berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tanggal 16 November 2021 Nomor B.1385/BNPB/SU/HK.08/11/2021 Hal Rekomendasi dan Permohonan Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, serta analisa indeks risiko bencana daerah, beban kerja, dan kebutuhan Kabupaten Kudus yang cukup tinggi, diperlukan upaya berupa restrukturisasi kelembagaan BPBD Kabupaten Kudus dengan meningkatkan klasifikasi BPBD dari Klasifikasi B menjadi Klasifikasi A guna mengoptimalkan koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kudus. Sehubungan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan guna optimalisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Intensitas Sedang adalah tipelogi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan beban kerja sedang. huruf h Klasifikasi A adalah tipelogi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan beban kerja tinggi. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Dihapus. 3 Angka 4
Dihapus. Angka 5
Dihapus. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 252.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)