menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
a.bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera, perlu adanya pembangunan perekonomian yang berkelanjutan yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pelayanan pelaksanaan penanaman modal, insentif dan kemudahan berinvestasi perlu dilakukan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di daerah, penciptaan lapangan kerja dan pendukung iklim berusaha yang berdaya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, berkeadilan serta menjamin adanya kepastian hukum;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PENYELENGGARAAN PENANAMANMODAL TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUDUS NOMOR 1 TAHUN 2026 BUPATI KUDUS PROVINS! JAWATENGAH SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.