DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Penanaman Modal, Kewenangan Pemerintah Daerah, Insentif dan Kemudahan Berinvestasi, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

a.bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera, perlu adanya pembangunan perekonomian yang berkelanjutan yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pelayanan pelaksanaan penanaman modal, insentif dan kemudahan berinvestasi perlu dilakukan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di daerah, penciptaan lapangan kerja dan pendukung iklim berusaha yang berdaya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, berkeadilan serta menjamin adanya kepastian hukum;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PENYELENGGARAAN PENANAMANMODAL TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUDUS NOMOR 1 TAHUN 2026 BUPATI KUDUS PROVINS! JAWATENGAH SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PENYELENGGARAANTENTANGPERATURAN DAERAH PENANAMANMODAL. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENKUDUS dan BUPATIKUDUS Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ten tang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5.Penanaman Modaladalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6.Kemudahan Berinvestasi adalah penyediaan fasilitas bagi penanaman modal suatu usaha atau Perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.
7.Penanaman ModalDalam Negeriyang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam ModalDalam Negeridengan menggunakan modal dalam negeri.
8.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMAadalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam ModalDalam Negeri.
9.Penanam Modal adalah perseorangan a tau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeridan Penanam ModalAsing.
10.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, a tau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara
11.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Modaladalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ a tau kegiatannya.
15.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
16.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
17.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan Penanaman Modal;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi;
d.hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal; dan
e.sanksi.

Pasal 5

Sasaran Penanaman Modal:

a.meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif di daerah;
b.meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Penanaman Modal;
c.meningkatkan kemampuan surnber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
e.meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
e.meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
f.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
h.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 3

Penanaman Modal diselenggarakan berdasar asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian;
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah; dan
k.kearifan lokal.

Pasal 2

18.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
19.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umurn Penanaman ModalProvinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal meliputi:

a.pengembangan iklim Penanaman Modal;

Pasal 8

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan dasar Penanaman Modal di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyusun RUPMK yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.
(1)Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) diwujudkan dalam RUPMK.
(3)Dalam menentukan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberikan perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(2)Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi.
(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGANPEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

BAB II KEBIJAKAN PENANAMANMODAL

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMANMODAL

Pasal 7

t 1}

(5)Dalam pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain.
(4)Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
2. b.fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha besar; dan
3. c.fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.
(3)Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.identifikasi potensi Penanaman Modaldi Daerah;
2. b.pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
3. c.pendokumentasian hasil pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, baik dalam bentuk dokumen dan/ atau secara elektronik melalui sistem.
(2)Deregulasi Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
2. b.penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
3. c.penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
4. d.penyampaian informasi kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (stakeholders) lainnya.
(1)Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.deregulasi dan/atau perumusan kebijakan Penanaman Modal;
2. b.pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
3. c.pemberdayaan usaha.

Pasal 9

b.promosi Penanaman Modal;
c.pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
d.pengawasan Penanaman Modal; dan
e.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal. Pelayanan Penanaman Modal yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
a.bidang usaha;
b.jenis Penanaman Modal; dan
c.pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha.

Pasal 11

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di dalam Negeri atau Luar Negeri secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah lain atau bermitra dengan Lembaga non Pemerintah.
(2)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui:
1. a.perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
2. b.penyediaan sarana promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
3. c.kegiatan promosi dilakukan melalui kunjungan delegasi, penerimaan misi, pameran dan promosi secara online; dan/ atau
4. d.penyebarluasan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal melalui forum bisnis, dialog interaktif, media cetak dan elektronik.
(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…