DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa. - Pasal 8 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. - Pasal 10 tentang Rencana Keuangan Pemerintah (RKP) Desa. - Pasal 17 tentang pembangunan kawasan perdesaan. - Pasal 30 tentang tenaga pendamping profesional.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Kudus telah

Menetapkan

menetapkan Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pembangunan Desa;

b.bahwa dengan terjadinya perubahan terhadap Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Tahun 2014 tentang Desa, Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan dengan terjadinya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor tentang Perencanaan Pembangunan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan aerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Pemerintah Peraturan Daerah tentang Perencanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun 2014 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Undang Nomor 6 urat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan aerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 2
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185); 3 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), diubah sebagai berikut:
12. 1.Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif.
(2)Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
(3)Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
(4)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
(5)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.
(6)Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2.Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 4
(2)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian:
1. a.evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. b.prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
3. c.prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
4. d.rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
5. e.pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
(4)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
(5)RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
(6)RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(7)RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

3.Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
2. b.usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati; 5
3. c.Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
4. d.berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
(4)Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(5)Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
(6)Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

4.Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas:
1. a.tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
2. b.tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
3. c.tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
4. d.tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik. 6
(3)Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Juni 2017 BUPATI KUDUS, ttd. M U S T H O F A Diundangkan di Kudus pada tanggal 21 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd. N O O R Y A S I N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 10. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,PROVINSI JAWA TENGAH : ( 10/2017 ). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2017 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA I. PENJELASAN UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut, meliputi:

1.ketentuan kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
2.ketentuan mengenai uraian dalam RKP Desa;
3.ketentuan mengenai program pembangunan kawasan perdesaan; dan
4.ketentuan mengenai tenaga pendamping profesional. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 203.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014