DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Dearah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Ruang Lingkup dan Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima . - Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). - Penataan PKL dilakukan dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan Lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan larangan bertransaksi. - Pemberdayaan PKL dilakukan Bupati melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama, pengembangan jaringan, dan promosi dan pembinaan dan bimbingan teknis. - Hak, Kewajiban dan Larangan PKL. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. - Pembinaan dan Pengawasan. - Pendanaan, biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. - Sanksi Administrasi. - Ketentuan Penyidikan. - Ketentuan Pidana. - Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu
b.bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperhatikan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas
c.bahwa pengaturan Pedagang kaki lima sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2004 Kaki Lima di Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan peraturan daerah m Pemerintahan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945; SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 20172016 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha sektor informal perlu diberdayakan ; meningkatkan dan mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperhatikan estetika tata kota, kebersihan sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta anggunya kelancaran lalu lintas; ahwa pengaturan Pedagang kaki lima sebagaimana telah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 4 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti; bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, entukan peraturan daerah merupakan kewenangan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana , huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik meningkatkan dan mengembangkan usaha usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud huruf a, , kebersihan, sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta ahwa pengaturan Pedagang kaki lima sebagaimana telah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu Penataan dan Undang Dasar Negara Republik 2
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaram Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6.Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yangberada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
10.Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha PKL, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta dengan batas-batas wilayah tertentu.
11.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun 5 sementara.
12.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
13.Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona Zero Growth Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKL- nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
14.Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
15.Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan PKL; dan
b.pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah: a memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; b menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha bagi PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan c mewujudkan Daerah yang indah, nyaman, bersih, dan tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan. 6

BAB III

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus bertugas :
1. a.menyusun rencana Penataan dan Pemberdayaan PKL;
2. b.merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
3. c.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
4. d.melakukan penataan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL; dan
5. e.menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota.
(2)Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berunsurkan Kepala Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.

BAB IV

PENATAAN PKL

Pasal 6

(1)Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. 7

Pasal 7

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan Lokasi PKL;
d.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
e.peremajaan lokasi PKL; dan
f.larangan bertransaksi.

Pasal 8

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
(2)Tahapan dalam pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha;
5. e.modal usaha; dan
6. f.volume penjualan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020