DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.493.00 1.194.597,00, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.394.897.073.274,00, Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.493.001.194.597,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; BUPATIKUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKUDUS PROVINSIJAWATENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENKUDUS NOMOR12 TAHUN2024 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2025 SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kudus.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. MEMUTUSKAN: BUPATI KUDUS Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATEN KUDUS dan

6.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249); 2 Menetapkan

(1)Pendapatan AsH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp660.008.495.476,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan AsHDaerah yang sah Pasa14 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.394.897.073.274,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari:
5. a.Pendapatan Asli Daerah;
6. b.Pendapatan Transfer; dan
7. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 3

2.Pengeluaran RpO,OO Pembiayaan Netto Rp98.104.121.323,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO. Rp98. 104. 121.323,00 Rp2.493.00 1.194.597,00 Rp(98.104.121.323,00)

b.Belanja Daerah Defisit/ Surplus
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pasal 2 APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.493.001.194.597,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
a.Pendapatan Daerah Rp2.394.897.073.274,00
1. 8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. 9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ),yangterdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa16
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.628.480.500.798,OO(satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.408.077.000,OO(seratus enam miliar empat ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.734.888.577.798,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 5

(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.611.671.476,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.031.519.000,00 (sembilan miliar tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.027.214.000,00 (dua belas miliar dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp309.338.091.000,00 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) 4
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.845.221.039.690,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.419.080.135,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp810.540.109.791,00 (delapan ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta seratus sembiIan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.493.001.194.597,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja operasi,
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ). 5
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e direncanakan sebesar Rp81.538.467.164,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah)
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp1.723.382.600,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.311.596.619.231,00 (tiga ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.8elanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar 0,00 ( nol rupiah ).
(3)8elanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp95.385.360.405,OO (sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus lima rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.640.385.160,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.017.847.216,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp203.026.450,00 (dua ratus tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(7)8elanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f direncanakan sebesar Rp3.350.000.000,00 (tigamiliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). 6
(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp98.104.121.323,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelurnnya;
2. b.Pencairan dana cadangan;
3. c.Hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp98.104.121.323,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp312.490.708.336,00 (tiga ratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.8elanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.105.834.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp278.384.874.336,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp23.692.827.340,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar RpO,OO(nol rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan;
2. b.Penyertaan modal daerah;
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
4. d.Pemberian pinjaman daerah; dan
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO (nol rupiah).
(4)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).

Pasal 14

(6)Penerimaan kembali pemberian pmjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpO,00 ( nol rupiah ).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO (nol rupiah ).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,OO( nol rupiah ).
1. d.Penerimaan pinjaman daerah;
2. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
3. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.104.121.323,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus empatjuta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). 8

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2025