a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) U Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pelaksanaan Undang 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa;
b.bahwa Badan Usaha Mili pada huruf a, dibentuk guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar kesejahteraan masyarakat Desa;
c.bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
d.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah perlu mengatur pendirian, pengurusan, dan pelaksanaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 2017 2017 BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 emerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa;
Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa; bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah perlu pendirian, pengurusan, dan pelaksanaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa; SALINAN ndang- tentang Desa dan Pasal 132 tentang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Undang , Desa dapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk guna mengelola aset, jasa besarnya bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal tentang Desa mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah perlu pendirian, pengurusan, dan pelaksanaan serta 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;