DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggara Fasilitasi Ibadah Haji, Pelaksanaan Fasilitasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan Dari Debarkasi ke Daerah, Pembiayaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada jemaah haji daerah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji, perlu adanya peran serta pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam fasilitasi ibadah haji, maka diperlukan pengaturan tentang fasilitasi ibadah haji;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI K UDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
6.Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Panitia PIHD adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas menyelenggarakan fasilitasi Ibadah Haji.
8.Petugas Haji Daerah adalah petugas yang membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan Ibadah Haji, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11.Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai fasilitasi Ibadah Haji di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggara fasilitasi Ibadah Haji;
b.pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah;
c.pembiayaan;
d.pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA FASILITASI IBADAH HAJI

Pasal 4

(1)Fasilitasi Ibadah Haji di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia PIHD dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia PIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan unsur terkait lainnya.
(4)Panitia PIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi Ibadah Haji di Daerah.
(5)Panitia PIHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

Pasal 5

(1)Bupati dapat mengusulkan calon Petugas Haji Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Petugas Pelayanan Umum;
2. b.Petugas Pembimbing Haji; dan
3. c.Petugas Pelayanan Kesehatan.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum:
1. a.beragama Islam;
2. b.memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. c.memiliki dokumen yang sah; dan
4. d.lulus seleksi.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI JEMAAH HAJI DARI DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH

Pasal 6

(1)Pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji reguler dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
1. a.Transportasi;
2. b.Konsumsi;
3. c.Akomodasi; dan
4. d.Kesehatan.
(3)Pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi.

Pasal 7

(1)Pelayanan transportasi, konsumsi, akomodasi dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Panitia PIHD dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan serta kepentingan nasional.
(2)Panitia PIHD dalam memberikan pelayanan transportasi, konsumsi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pelaksana.
(3)Kerja sama dengan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi transportasi, konsumsi, dan akomodasi;
3. c.kapasitas Jemaah Haji;
4. d.pembiayaan; dan
5. e.jangka waktu.
(4)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi, konsumsi, dan akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Pembiayaan Fasilitasi Ibadah Haji dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban biaya pelaksanaan fasilitasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan fasilitasi Ibadah Haji wajib menyampaikan laporan tentang fasilitas Ibadah Haji Daerah kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2025